NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pengamat Politik dari Network for South East Asian Studies (NSEAS) Muchtar Effendi Harahap mengatakan secara akademis dalam ilmu politik lazim saja jika terjadi perseteruan perspektif tentang peristiwa G30S/PKI.
Di Indonesia, dia mengatakan, ada tiga perspektif yang terus berkembang terkait dengan peristiwa tersebut.
“Pertama, menilai G30S/PKI itu kerjaan PKI dan misteriusnya,” kata Muchtar Effendi kepada NusantaraNews.co, Jakarta (19/9/2017).
Kedua, katanya, menilai G30S/PKI itu kerjaan AS, CIA dalam konteks perang dingin AS dan Uni Soviet.
Ketiga, G30S itu adalah kerjaan militer karena mereka sudah konflik sesama. “Semua perspektif ini masing-masing punya kelemahan dan kelebihan,” katanya.
Ia menilai, kelompok militer dan orde baru memagang perspektif pertama. Sementara kalangan kiri memegang perspektif kedua. Sedangan kalangan inter-nasionalis memegang perspektif ketiga.
“Perseteruan perspektif ini sungguh sudah lama terdapat di dunia akademis,” ucapnya.
Namun masalahnya, kata dia, kaum kiri dengan perspektif kedua semakin menampakkan durinya di era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi), sehingga menimbulkan kegaduhan seperti kasus seminar di Lembaga Bantuan hukum (LBH) Jakarta tempo hari.
Seperti diwartakan, LBH dituding memfasilitasi kegiatan dan agenda PKI dan komunisme berkedok seminar, diskusi dan kegiatan seni. Akibatnya, sejumlah massa yang menamakan dirinya gerakan anti PKI lantas menggeruduk kegiatan tersebut, termasuk di YLBHI.
Pegangan massa jelas, MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, dan larangan menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme.
Belakangan, PKI sudah berani menampakkan diri di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang sudah mengubur dalam-dalam peristiwa 52 silam. Namun, luka lama itu sepertinya hendak dibuka kembali. (ed)
(Editor: Eriec Dieda)