Connect with us

Opini

Kerugian Tangible dan Intangible Era Jokowi

Published

on

Direktur Executive CISS dan Ahli Politik Etnisitas, M. Dahrin La Ode (Istimewa)

Direktur Executive CISS dan Ahli Politik Etnisitas, M. Dahrin La Ode (Istimewa)

NUSANTARANEWS.CO – Hans J. Morgenthau dalam bukunya Politics Among Nations: The Stuggle power and peace, menekankan pentingnya Kekuatan Nasional di tiap negara Dunia. Unsurnya terdiri atas geografi, sumber daya alam (pangan, minyak dll), kemampuan industri, kesiagaan militer (teknologi dan kualitas angkatan bersenjata), penduduk (penyebaran, kecenderungan), karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintah.

Sementara menurut  Ilmu Ketahanan Nasional yang dikembangkan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) sebagai institusi indoktrinasi nasional perihal persamaan persepsi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia, ada delapan aspek yang dikenal dengan Asta Gatra Nasional. Meliputi Gatra Geografi, Demografi, Sumber Daya Alam, Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, serta Pertahanan dan Keamanan (Hankam). Asta Gatra Nasional terbagi menjadi dua bagian utama yakni Tri Gatra Nasional dan Panca Gatra Nasional.

Tampaknya unsur Kekuatan Nasional Morgenthau dengan Ilmu Tannas dari Lemhannas hampir sama. Kecuali perbedaan peristilahan yang menjadi faktor pembada kata. Namun substansi makna Kekuatan Nasional dengan Tannas dari Lemhannas tidak jauh beda. Kekuatan Nasional Morgenthau bersifat “patah atau tidak patah”. Sedangkan Tannas dari Lemhannas menujukkan sifatnya yang lentur yakni “ulet tidak ulet” dan “tangguh tidak tangguh” yang tak kenal “patah” menurut Morgenthau. Namun kedua istilah Morgenthau “kuat” dan “ulet” serta “tangguh” dari Lemhannas keduanya berujung pada kekuatan nasional tiap tiap negara di Dunia.

Katagori Tri Gatra Nasional meliputi Geografi, Demografi, dan Sumber Daya Alam masuk dalam katagori National Tangible. Sedangkan Katagori Panca Gatra Nasional meliputi Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, serta Pertahanan dan Kemananan, masuk katagori National Intangible.

Tannas, yang dikembangkan Lemhannas berfungsi untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam bentuk periodik lima tahunan. Objek ukurannya yakni tiap tiap Asta gatra Nasional di atas. Untuk itu Tannas menjadi “tools of analisys method” pembangunan nasional. Selanjutnya akan diulas secara garis besar kerugian National Tangible dan National Intengible di Era Pemerintahan Jokowi.

Kerugian National Tangimble

Objek obeservasi kerugian nasional tangible yaitu gatra geografi, demografi, dan sumber daya alam (SDA). Hingga kini pada Gatra Geografi, lahan pertanian, lahan perkebunan, dan lahan perhutanan masyarakat Pribumi, dibiarkan pemerintahan Jokowi dikuasi etnis Cina Indonesia (ECI). Luas lahan untuk tiga fungsi itu, 78% telah dikuasai ECI. Penguasa lahan terluas adalah Sinar Mas Group di atas 5 juta hektar. Jadi diperkirakan luas lahan Geografi yang dikuasai ECI dan Cina Komunis telah meningkat menjadi di atas 78%-90%. Gatra SDA, di Era Jokowi mengalami kondisi terburuk sejak era kemerdekaan 17 Agustus 1945-2018.

Jokowi memberika keleluasaan kepada ECI dan Cina Komunis untuk melakukan ekploitasi SDA seolah tanpa kendali. Jokowi menempatkan warga ECI Yohanes Jonan (ECI) sebagai Menteri ESDM. Itu sebabnya ECI dan Cina Komunis mendapatkan kebijakan tanpa hambatan dalam hak hak eksploitasi ESDM di Indonesia. Lihat kasus Morowali, Maluku Utara, Bali, Papua, Riau, Sumatera, Maluku, Jawa, NTB, dan NTT. Para pekerja kasar hampir semua didatangkan Jokowi dari Cina Komunis.

Pada Gatra Demografi, terjadi bonus baby booming. Mereka ini perlu pendidikan dan skill sebagai modal dasar hidup makmur mereka sebagai warga negara Pribumi Nusantara Indonesia. Hingga saat ini akibat kebijakan Pemerintahan Jokowi yang tak berpihak kepada Pribumi diperkirakan sudah berjumlah 77 juta jiwa. Ini adalah  korban Jokowi.

Mereka ini masuk di dalam beberapa katagori miskin, terbelakang, pengangguran, dan putus sekolah. Mereka itu hidup di perkotaan besar, di kota kabupaten, di kota kecamatan, dan di perdesaan. Mereka ini tak dijangkau peran negara Era Jokowi. Sebaliknya terkesan dibiarkan karena dianggap Jokowi mereka tak bisa hidup bersaing.

Contoh kasus kelompok etnis Dayak di Kalimantan, kelompok etnis Wana di Sulawesi Tengah, kelompok etnis Muna, Tolaki, Kaili, Mekongga, dan Buton, di  Sulawesi. Kelompok etnis Madura, Badui, Jawa, Sunda di perdesaan tidak dipedulikan Jokowi. Kelompok etnis anak Dalam di Jambi, etnis Tidung di Kaltim, etnis Punan di Kalteng, serta etnis Kanayat’nh (baca Kandayan), etnis Jangkang, etnis Sontas, dan etnis Bidayu di Kalbar. Kelompok etnis primitif dan kelompok etnis tradisional di Papua dan NTT, semuanya lepas dari perhatian  pemerintahan Jokowi.

Era Jokowi untuk menambah kekayaan ECI dan Cina Komunis dan pemiskinkan pribumi dan umat Islam sebagai pemegang superioritas kedaulatan NKRI.

Kerugian terbesar era Jokowi adalah utang negara yang sangat besar. Hingga saat ini telah menembus angka di atas 7.000 triliun. Ini semua karena kecerobohan mengambil kebijakan pembangunan infrastruktur dengan filosofis “kita kan dapat fisiknya”. Aplikasi filosofis ini, berutang kepada Cina dan pekerjanya seratus persen dari Cina Komunis tak apa apa. Di samping itu ada proyek tipu tipu Meikarta, Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, dan proyek Reklamasi Teluk Jakarta yang sangat merugikan.

Kerugian National Intengible

National Tangible berisikan lima Gatara Sosial: Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Hankam. Pemerintahan Jokowi empat tahun terakhir ini, kerugian National Tangible paling parah. Ketika peralihan pemerintahan dari Presiden Susilo Bambang Yodoyono (SBY) tanggal 20 Oktober 2014 National Tangible dalam kondisi cukup baik pasca Era Reformasi. Jika digunakan ilustrasi warwa rujukan Merah=bahaya; Kuning=waspada; hinjau= baik, cukup baik, dan sangat baik, maka akibat kerugian National Intangible Era Jokowi dewasa ini berada pada warna Kuning dekat batas garis bawah warna Hijau.

Pertama, Kerugian Gatra Ideologi. Kerugian  pada Gatra Ideologi meliputi runtuhnya Ideologi Pancasila akibat apitan kuat ideologi Sosialis-Komunisme yang diperankan ECI dan Cina Komunis. Sedangkan di sebelah kanan ada Kapitalisme-Liberalisme. Dalam pada itu Jokowi tampak bersikap akomodatif. Contoh Jokowi sebagai pemimpin pemerintahaan RI mau minta maaf kepada korban Partai Komunis Indonesia (PKI) yang sudah nyata berkhianat kepada Negara Pancasila berkali kali bersama ECI dan Cina Komunis.

Atribut Komunisme dilarang oleh Jokowi untuk di sweeping TNI dan Polri. Beruntung Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio bersi keras melakukan larangan serta mewajibkan pemutaran film pengkhianatan G.30 S/PKI/1965 untuk publik. Walaupun akhirnaya Jenderal Gatot diberhentikan sebagai Panglima TNI 4 bulan sebelum masa pensiunnya tiba.

Kedua, Kerugian Gatra Politik. Kerugian Gatra Politik, terkonsentrasi pada kesemrawutan pembangunan politik dalam negeri dan politik luar negeri. Jokowi tak mampu menangani politik dalam negeri dan politik luar negeri. Contoh pembantain 31 orang karyawan PT Istaka Karya yang sedang bekerja membangun Jembatan Tans Papua di Kabupaten Nduga, Papua. Pembantaian itu dilakukan oleh kelompok teroris Egiyanus Kogoya. Politik luar negeri, Jokowi tampak beraliansi dengan Cina Komunis. Ini bertentangan dengan politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan Gerakan Non Blok (GNB).

Ketiga, Kerugian Gatra Ekonomi. Kerugian Gatra Ekonomi, diperkirakan selama empat tahun periode Jokowi, kekuatan ekonomi nasional di atas 80% sudah dalam penguasaan ECI. Perkiraan itu didasarkan pada penyaluran kredit bank bank pemerintah dan swasta kepada pengusaha UMKM hanya sebesar 0,3% sd 2% atau 3% pertahun. Padahal di era Presiden SBY, Gusdur, dan Habibie penguasaan ECI pada ekonomi nasional baru pada anggka 70%-75%.

Keempat, Kerugian Sosial Budaya. Di era Jokowi kerugian Sosial Budaya mengalami titik terrendah sejak kemerdekaan Indonesia. Dahulu ulama dielu elukan oleh ummat, pejabat sipil dan militer. Buya Hamka misalnya, jika ke Banjarmasin, dan ke Makassar, umat Islam pejabat sipil dan militer turut memberikan penghormatan karena kemuliaannya. Tetapi di era Jokowi, ulama dipersekusi, dikriminalisasi, dipenjarakan, dicap radikalisme, Muhammadiyah dengan NU dibenturkan, Islam dipecah bela dengan istilah bid’ah Islam Nusantara dan Islam Arab. “Ambil Islamnya tolak Arabnya”.

ECI dan Cina Komunis dua kelompok paling biadab, paling munafik, paling pengkhianat atas NKRI, ironisnya dilindungi sama Jokowi.  ECI dan Cina Komunis menghancurkan sendi sendi peradaban dan kekerabatan Pribumi dan ummat Islam dengan Narkoba, kemaksiatan, judi, manipulasi, dan KKN.  Sendi sendi kekerabatan dihancurkan, mempertentangkan antara ummat beragama, SARA disalah artikan sebagai negatif. Padahal SARA ialah “ideological consentrated” atas Pancasila.

Artinya tanpa SARA tak ada Pancasila. Ironisnya orang sebut Cina dituduh SARA dan Rasis. Ini penghancuran sistemik. Ini teroris Politik Etnisitas kepada Pribumi dan ummat Islam dari ECI dan Cina Komunis atas restu Jokowi. Jokowi sengaja membuat aturan ujaran kebencian, untuk melindungi ECI dan Cina Komunis. Jika ada Pribumi atau ummat Islam mengucapkan rasa bencinya kepada tabiat ECI dan Cina Komunis itu dihukum agar ECI dan Cina Komunis tak tersenuh kesalahan.

Kelima, Kerugian Bidang Hankam. Keugian bidang Hankam di era Jokowi, militer digunakan menjadi alat  kekuasaannya untuk mentolerier kebangkitan PKI dan Komunisme yang dibawa oleh Cina Komunis dengan istilah “modern socialism” dari Xie Jinping. Jenderal Gatot yang menyadari hal itu, malahan dicopot dari jabatannya sebagai Panglima TNI. Digantikannya dengan Marsekal TNI Hadi Tjahyanto yang manggut manggut dengan fenomena ancaman Hankam itu.

Bahkan Panglima TNI seolah merangkap jabatan sebagai Wakapolri juga. Padahal militer di era Reformasi harus menegakkan netralitas. Polri juga begitu! Oleh Jokowi, dijadikan alat untuk menangkapi lawan lawan politiknya. Militer tidak dibangun sebagaimana telah direncanakan untuk diperkuat Alutsistanya agar menjadi kuat di kawasan Asia Pasifik. Tetapi tidak dilakukan kecuali infrastruktur untuk memperkaya Cina Komunis.

*M. Dahrin La Ode, Penulis adalah Direktur Executive CISS dan Ahli Politik Etnisitas

Catatan Redaksi : Artikel ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis seperti yang tertera, dan tidak menjadi bagian dari tanggungjawab redaksi NUSANTARANEWS.CO.

Terpopuler