NUSANTARANEWS.CO, Bali – Perekonomian Indonesia sebagian besar didukung oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 56% dan didominasi oleh penyerapan tenaga kerja untuk sektor UMKM sebesar 67% dimana 70% pelakunya adalah perempuan.
Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Agustina Erni menegaskan peran perempuan dalam sektor ekonomi saat ini cukup kuat, namun demikian, keberadaan perempuan yang mayoritas bergerak pada skala usaha mikro tersebut masih kurang mendapat perhatian.
“Tantangan besar yang harus mereka hadapi salah satunya akses modal dan pelatihan keterampilan,” kata Agustina Erni saat membuka Colombo Plan dengan tema “Sharing Best Practices on Women’s Economic Empowerment in Indonesia” di Bali, Senin (16/9) seperti dikutip dari keterangan resminya.
Erni menyampaikan bahwa, berbagai upaya terus dilakukan Kemen PPPA salah satunya dengan mengembangkan model atau proyek percontohan untuk mempercepat pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pengembangan Industri Rumahan (IR) sejak 2016.
Melalui pendekatan ini, lanjutnya, Kemen PPPA telah memfasilitasi lebih dari 3.000 IR yang tersebar di 21 Kabupaten/Kota se-Indonesia.
“Fokus utama dari pendekatan ini adalah untuk membangun kerja yang kuat dan sinergi pada pengembangan IR antara lembaga pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya,” ungkap Erni.
Ditambahkannya, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan bukan hanya sebagai salah satu dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), akan tetapi juga manjadi bagian integral dari semua dimensi pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.
Kebijakan pengembangan IR sejalan dengan program prioritas Kemen PPPA yang disebut dengan 3 Akhiri atau Three End, yakni; 1) Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak; 2) Akhiri perdagangan manusia; dan 3) Akhiri kesenjangan akses ekonomi untuk perempuan.
Lebih lanjut Erni mengatakan, perempuan sebagai pelaku ekonomi memiliki potensi besar dalam berkontribusi membangun ketahanan ekonomi. “Kita harus memberi perempuan lebih banyak akses untuk membangun dan menciptakan peluang bisnis, dan untuk memperkuat keterampilan dan kapasitas mereka,” ujarnya.
Oleh karena itu, kata dia, menjadi penting untuk dapat saling berbagi praktik pengalaman terbaik dalam hal percepatan pemberdayaan ekonomi perempuan dalam pertemuan Colombo Plan ini.
“Besar harapan agar pertemuan ini dapat menjadi wadah berbagi pengalaman tersebut pada negara-negara anggota Colombo Plan yang hadir dan dapat mengimplementasikan hasilnya di Negara mereka masing-masing,” ujar Erni. (red/nn)
Editor: Achmad S.
