NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Kebijakan impor beras yang dilakukan Kementrian Perdagangan terus menuali gelombang penolakan publik. Ini dikarenakan kebijakan impor beras tersebut dinilai sebagai kebijakan yang paradoks.
Pasalnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman sendiri mengumumkan jika Indonesia saat tengah dalam situasi surplus beras yang mencapai 3 juta ton.
Namun, surplus beras dalam negeri dihadapkan pada kebijakan Enggartiasto Lukito yang tetap ngotot untuk melakukan impor.
Sikap ngotot pemerintah yang hendak mengimpor beras 500.000 ton ini memicu munculnya kecurigaan tentang ada pihak-pihak yang memiliki kepentingan lain.
Aktivis Pergerakan 77-78, S. Indro Tjahyono dikutip dari Harian Terbit mencurigai jika impor beras erat kaitannya dengan kebutuhan dana di tahun politik saat ini.
“Kebutuhan dana politik 2018 cukup besar, apalgi dana politik yang lama 2014 belum tertutupi. Sementara impor beras bisa mendapatkan uang dengan cara aman dari margin selisih harga. Langsung dibuatkan rekening di bank luar negero dan sudah diisi. Sehingga KPK sulit melacak,” kata S. Indro Tjahyono.
Sementara itu, Plt Ketuda DPR RI, Fadli Zon menilai janggal dengan impor beras kali ini. Pasalnya, pemerintah menyebut bahwa kelangkaan beras terjadi pada golongan beras medium, yang selama ini dikonsumsi oleh kalangan menengah, namun nyatanya izin impor yang diterbitkan Kementerian Perdagangan justru untuk beras premium.
“Ini kan tidak nyambung. Yang dianggap masalah adanya di mana, tapi penyelesaiannya entah ke mana,” ungkap Fadli Zon.
Editor: Romandhon
