NUSANTARANEWS.CO – Masih ingatkah kita perseteruan antara Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero) Sofyan Basir dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) saat itu yakni Sudirman Said. Dimana secara terang benderang Sofyan melakukan beberapa pembangkangan.
Salah satu pembangkangan yang dilakukan oleh Sofyan adalah ketidakhadiran dalam sosialisasi Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2016-2025. Dalam pertemuan tersebut sedianya mengundang seluruh jajaran direksi PT PLN (Persero). Akan tetapi hanya ada satu dari 12 direksi yang hadir, yakni Direktur Perencanaan PLN, Nicke Widyawati saja, sedangkan yang lainnya tak hadir.
“Saya yang sudah ngamatin listrik selama 15 tahun, dalam sejarahnya baru kali ini ada Dirut PLN yang dipanggil Menteri tidak mau menghadap jaman dulu tidak ada yang kaya sepert itu,” kata Pengamat Listrik Fabby Tumiwa, di Jakarta, Sabtu, (15/10).
Kata Fabby pembangkangan lainnya yang dilakukan oleh perusahaan listrik milik negara itu adalah tentang pembelian kelebihan tenaga listrik. Dimana dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2015 mengatur excess power oleh PLN dengan harga yang menarik (harga patokan tertinggi). Namun PLN malah menerbitkan Pedoman Pembelian Excess Power berdasarkan HPS dengan menghitung Capital Cost Recovery Rate.
“Hal-hal seperti ini terjadi karena mungkin (PLN) menganggap ada pihak-pihak lain yang memback up oleh kekuatan tertentu dan punya akses langsung kepada presiden. Yang akibatnya pelaksanaan 35.000 MW menjadi kacau,” katanya.
Supaya kejadian seperti itu tidak terulang kembali, Fabby mengusulkan Menteri ESDM yang baru Jonan Ignasius untuk memastikan kepada presiden Jokowi apa visinya di sektor energi. Mengingat presiden acap kali mengatakan bahwa menteri tak memiliki visi, tugas menteri hanyalah menjalankan visi presiden.
“Jadi tanyakan apa visi presiden. Apakah akan menjadikan mineral kita mempunyai nilai tambah yang baik sehingga kita bisa menciptakan lapangan kerja dan dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi?. Kemudian disektor EBT tanyakan juga apakah kita akan membangun EBT sehingga kita bisa lepas dari resiko midun (minyak dunia) yang akan naik. Ini jadi penting untuk dipertanyakan kepada presiden, dan presiden juga harus komitmen dengan visinya itu,” tandasnya. (Restu)
