Bagi petani tani, perebutan hak benih sangat penting bagi mata pencaharian mereka.
Oleh: Owen Schalk
Benih adalah medan pertempuran politik yang sering diabaikan di negara-negara industri seperti di Amerika Utara dan Eropa, tetapi bagi petani di Global South, pertarungan atas hak benih sangat penting bagi mata pencaharian mereka.
Benih yang dibagikan secara lokal sangat penting bagi banyak komunitas pedesaan – “kunci genetik untuk keanekaragaman hayati dan ketahanan terhadap perubahan iklim,” seperti yang dinyatakan oleh peneliti Afsar Jafri, serta “catatan pengetahuan budaya” dan “simbol utama ketahanan pangan.” Namun, kemampuan petani untuk terus membagikan dan menanam benih ini selalu terancam oleh perusahaan multinasional dan negara yang mendukungnya.
Pada 2015, enam perusahaan agribisnis terbesar—BASF, Bayer AG, Dow, DuPont, Monsanto, dan Syngenta—menguasai 63 persen pasar benih komersial. Pada 2018, Bayer mengakuisisi Monsanto senilai $66 miliar. Entitas korporat yang dihasilkan mengendalikan hampir 60 persen pasokan benih hak milik dunia.
Benih yang dipatenkan terhadap mata pencaharian petani
Pemaksaan benih transgenik yang dipatenkan ke masyarakat pedesaan memiliki dampak bencana pada mata pencaharian manusia dan perlindungan keanekaragaman hayati. Di banyak negara, benih secara tradisional menjadi milik kolektif petani—namun, hak petani ini untuk mengontrol pasokan benih mereka sendiri diserang oleh kekuatan korporat yang telah merebut negara-negara kapitalis di seluruh dunia.
Pada tahun 2010, pemerintah Kolombia mengadopsi UU 970 sebagai bagian dari perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan pemerintah Amerika Serikat. Di bawah ketentuan FTA, Bogotá memberikan monopoli legal terhadap benih yang diproduksi oleh perusahaan AS dan Eropa dan memaksa petani Kolombia untuk hanya menggunakan benih bersertifikat yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Petani yang ketahuan menyimpan benih atau menanam benih yang tidak terdaftar akan dikenakan denda atau penjara. Undang-undang ini merupakan syarat bagi Washington untuk menyetujui FTA.
Undang-undang 970 tidak hanya memicu kenaikan harga produksi pangan, karena petani terpaksa membeli benih dari perusahaan seperti Monsanto daripada menggunakan benih yang dibagikan secara komunal; itu juga menyebabkan negara Kolombia menghancurkan produk makanan yang ditanam dari benih yang disimpan. Ini terjadi pada tahun 2011 di kota-kota seperti Campo Alegre, di mana otoritas Kolombia menggerebek gudang dan truk petani beras serta menghancurkan 70 ton beras yang tidak diproduksi sesuai dengan UU 970.
Kriminalisasi kekerasan negara atas penyimpanan benih dan produksi pangan lokal di Campo Alegre dan kota-kota lain memicu protes petani nasional, yang berhasil membuat undang-undang tersebut ditangguhkan selama dua tahun dan ditulis ulang. Namun, perubahan ini tidak menunjukkan pembalikan kebijakan, karena serangan terhadap mata pencaharian petani dan pembunuhan yang ditargetkan terhadap pemimpin petani terus melanda pedesaan dengan kecepatan yang mengerikan.
Monopoli benih dan kapitalisme global
Di India, pemaksaan pemerintah terhadap jenis pertanian industri kapitalis yang dipromosikan oleh IMF dan Bank Dunia telah menyebabkan tingkat perampasan dan polusi yang luar biasa—dan, tentu saja, perlawanan massa seperti yang ditunjukkan oleh protes petani pada 2020-2021. Kebijakan tersebut juga membidik kemampuan petani untuk menyimpan dan berbagi benih secara lokal. Satu statistik mengklaim bahwa dari sekitar 100.000 varietas benih padi yang ada di India sebelum kemerdekaan, hanya tersisa sekitar 5.000 hari ini.
Seperti yang ditulis Jafri:
Penggantian paksa benih tradisional dengan benih hibrida yang tanggap terhadap bahan kimia…mengikis keanekaragaman genetik yang kaya yang telah dikembangkan oleh petani India selama berabad-abad, meningkatkan kerentanan petani terhadap perubahan iklim, banjir, kekeringan, dan bencana lingkungan lainnya. Dengan kecepatan yang sangat tinggi dimana benih tradisional telah digantikan dengan benih perusahaan, tidak lama lagi petani India akan dipaksa untuk sepenuhnya bergantung pada pasokan benih dari [perusahaan transnasional].
Korporatisasi benih dan kriminalisasi penyimpanan benih adalah ciri utama dorongan pasca-Perang Dingin untuk globalisasi kapitalis dari jenis yang diwujudkan oleh program penyesuaian struktural neoliberal (SAP) yang dianjurkan oleh IMF, Bank Dunia, dan Konsensus Washington. . Reformasi penghematan ini dan dorongan agresif dari negara-negara Barat untuk FTA di Global South telah memberikan tekanan luar biasa pada mata pencaharian pedesaan dalam banyak hal, termasuk dengan menyerang produksi petani kecil dan distribusi varietas benih lokal. Penanaman benih ini regeneratif secara ekologis, ekonomi, dan sosial, tetapi tidak menghasilkan keuntungan bagi perusahaan transnasional yang kepentingannya sangat penting dalam negosiasi FTA.
“Proyek kolonial” bank gen
Penyimpanan benih adalah elemen kunci dari produksi pertanian berkelanjutan karena, seperti yang ditulis oleh peneliti Kanada Patrick Chassé, “proses seleksi tambahan ini menciptakan ras tanah yang unik, atau varietas tanaman yang beradaptasi dengan baik dengan lingkungannya.” Namun, tekanan nasional dan internasional yang diberikan pada petani yang menyimpan benih sangat besar:
Tidak ada yang meninggalkan tradisi ini karena mereka menghadapi tekanan keuangan untuk menghasilkan tanaman seragam dalam jumlah besar yang dapat dijual di toko bahan makanan. Di seluruh dunia, para petani telah menjadi tergantung pada perusahaan besar yang menjual benih khusus yang, menurut rancangannya, tidak dapat diselamatkan… Banyak varietas pusaka yang telah beradaptasi dengan baik pada wilayah ekor tertentu telah hilang dalam pengejaran untuk hasil maksimal ini.
Benih masih disimpan di negara-negara Barat seperti Kanada, tetapi cenderung diperlakukan sebagai artefak, diisolasi di pusat penelitian yang disebut “bank gen” yang dirancang untuk mengawetkan benih selama beberapa dekade. Sementara bank gen dapat menyelamatkan benih dari kepunahan, mereka umumnya tidak peduli dengan mengintegrasikan kembali benih ke dalam lingkungan alaminya, suatu langkah yang akan mengancam margin keuntungan perusahaan agribisnis besar yang secara historis bersekutu dengan negara Kanada. Seperti yang ditulis Chassé: “Ini berarti bahwa tindakan penyimpanan benih yang demokratis secara alami telah digantikan oleh ketergantungan pada pusat penelitian besar yang menyimpan benih jauh dari komunitas dan lanskap yang menciptakan tanaman tersebut.”
Setelah mengunjungi Plant Gene Resources of Canada (PGRC), sebuah bank gen di kampus Universitas Saskatchewan, Chassé tidak dapat menghilangkan kesan bahwa fasilitas tersebut dan lainnya yang serupa adalah “proyek kolonial”.
Genebanks menyimpan ribuan varietas tanaman, tetapi sebagian besar diciptakan oleh petani dan petani anonim. Keanekaragaman tanaman ini sekarang sering menguntungkan industri. Di seluruh dunia, produsen kecil telah berjuang untuk tetap kompetitif melawan pertanian industri yang banyak berinvestasi dalam meningkatkan produksi dan meminimalkan biaya. Operasi monolitik ini selalu mencari varian tanaman baru, hibrida yang menghasilkan lebih banyak sambil melawan spektrum penyakit yang diciptakan oleh monocropping tanpa henti. Ciri-ciri yang diinginkan yang mendukung perdagangan ini sering diambil dari varietas ‘warisan’ yang diciptakan oleh petani kecil selama berabad-abad. Seperti yang diamati secara tajam oleh Michael Taussig, “bank benih adalah rampasan, peninggalan penghancuran.”
Pertanian di Venezuela Chavez
Rakyat Venezuela telah memutuskan untuk mengambil pendekatan yang sama sekali berbeda untuk menyemai politik. Dengan terpilihnya Hugo Chavez pada tahun 1999, pembangunan pedesaan dan pemerintahan sendiri didahului melalui undang-undang yang berfokus pada reformasi agraria dan redistribusi tanah. Selain itu, konstitusi baru, yang disetujui melalui referendum pada bulan Desember 1999, menekankan pentingnya ketahanan pangan “melalui promosi pertanian berkelanjutan sebagai basis strategis untuk pembangunan pedesaan terpadu.”
Chavez sendiri mencela makanan transgenik dalam banyak kesempatan, menyoroti cara-cara model pertanian ini merusak kedaulatan pangan suatu negara. Pada tahun 2004, misalnya, dia mengakhiri kontrak dengan Monsanto untuk menanam 500.000 acre kedelai transgenik di tanah Venezuela, sebaliknya mengumumkan bahwa tanah tersebut akan digunakan untuk menanam yuca, tanaman asli.
Pemerintah Venezuela mempromosikan organisasi lokal melalui langkah-langkah partisipatif seperti Hukum Organik Dewan Komunal, menempatkan kontrol produksi yang lebih demokratis di tangan komune pedesaan dan perkotaan dan dengan demikian mengikis peran sentral perusahaan pertanian nasional dan multinasional.
Selain mendukung produksi akar rumput di pusat-pusat perkotaan, Chavez berupaya merekayasa kebangkitan pedesaan dengan mendorong migrasi keluar kota dan beralih ke karier pertanian. Dia menekankan perlunya mencapai kedaulatan pangan nasional dengan beralih dari impor ke jaringan mandiri yang memproduksi tanaman asli secara ekologis. Dia menjelaskan bahwa orang-orang di Venezuela tertarik ke kota-kota oleh “kekuatan sentripetal”, dan bahwa kebijakannya bertujuan untuk membalikkan tren untuk “menempati ruang geografis negara dengan cara yang lebih harmonis dan seimbang.”
Salah satu langkah paling progresif untuk melindungi pertanian skala kecil di negara itu terjadi setelah kematian Chavez, dengan pengesahan Undang-Undang Benih yang baru oleh Majelis Nasional pada tahun 2015. Namun meskipun Undang-undang Benih disetujui setelah kematiannya, akarnya dapat ditemukan di filosofi pertanian dan doktrin partisipasi rakyat yang dianut oleh pemerintahannya dari tahun 1999 hingga 2013.
UU Benih 2015
Kontributor Telesur, Quincy Saul, merujuk pada pengesahan Undang-Undang Benih 2015 sebagai “bisa dibilang hal terbesar yang terjadi di Venezuela sejak kematian Hugo Chavez,” sebuah kejadian di mana “gerakan petani kecil mengambil alih salah satu perusahaan terbesar di dunia [Monsanto], dan menang.”
Setelah persetujuan UU Benih,
benih impor (terutama sayuran kebun) praktis menghilang, masuk ke ekonomi ilegal. Sementara itu, benih untuk tanaman yang lebih tradisional, yang selalu berada di bawah kendali rakyat, menjadi lebih penting dalam produksi campesino…Dalam pengertian itu, hukum lebih dari sekadar hukum: ini adalah rencana tindakan untuk memperoleh kedaulatan benih.
Sementara langkah-langkah reformasi tanah radikal yang dilakukan di bawah Chavez terhenti di bawah Maduro, pengesahan Undang-Undang Benih pada saat krisis politik dan ekonomi meningkat merupakan kemenangan besar bagi para ilmuwan, gerakan petani kecil, dan organisasi lokal yang telah mendorong negara untuk memberlakukan undang-undang tersebut selama bertahun-tahun.
Undang-undang Benih adalah hasil dari konsultasi bertahun-tahun dengan gerakan sosial dan organisasi tani di negara tersebut. Selain melarang transgenik dan privatisasi varietas benih, undang-undang tersebut menjanjikan dukungan pemerintah untuk perlindungan dan perluasan sistem benih yang dijalankan petani. Tujuan dari undang-undang tersebut sebagaimana digariskan oleh Asosiasi Pemuliaan Tanaman untuk Kemanfaatan Masyarakat (APBREBES) adalah untuk:
mendukung transisi dari pertanian industri ke agroekologi dan pertanian eko-sosialis; mendorong produksi benih di tingkat nasional dan menjamin swasembada; melindungi agrobiodiversitas; mempromosikan pengetahuan dan praktik tradisional dan lokal petani, keturunan afro dan masyarakat adat, dan komunitas lokal lainnya; melarang hak paten dan hak pemulia tanaman atas benih; melarang benih transgenik; dan memandu kebijakan publik agar standar dan kebijakan yang berbeda diterapkan sesuai dengan skala produksi… undang-undang melarang benih yang membahayakan ekosistem, keanekaragaman hayati, kesehatan manusia, dan kedaulatan pangan. Pelanggaran larangan ini dapat dihukum dengan 5 sampai 10 tahun penjara.
Undang-undang Benih menciptakan Komisi Benih Nasional, yang terdiri dari empat perwakilan pemerintah dan tiga perwakilan dari gerakan sosial, serta Dewan Rakyat untuk Perlindungan Benih Lokal, Petani, Keturunan Afrika, dan Masyarakat Adat. Seperti yang dijelaskan APBREBES, “Peran Dewan adalah untuk mempromosikan sistem benih petani, termasuk konservasi, penggunaan dan pertukaran benih, bank benih lokal, usaha produksi benih masyarakat, pemuliaan kolaboratif dan mekanisme sertifikasi partisipatif; serta untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dan memberikan masukan kepada Komisi Perbenihan Nasional.”
Menerapkan Hukum Benih dari bawah
Ketika konfrontasi politik semakin intensif di Venezuela, Majelis Nasional yang dikendalikan oposisi mengesahkan undang-undang benih yang berbeda yang menyerukan pengembalian benih transgenik impor dan hak paten benih. Pada saat yang sama, demonstrasi oposisi terhadap negara terkadang merusak pusat penelitian dan distribusi makanan yang dikelola pemerintah, termasuk Institut Gizi Nasional dan laboratorium untuk produksi input pertanian ekologis. Sementara itu, sanksi yang dipimpin AS memicu jatuhnya pendapatan pemerintah, yang berarti negara hanya memiliki sedikit sumber daya untuk mendukung penerapan Undang-Undang Benih.
Namun demikian, organisasi dan komunitas lokal mulai menerapkan UU Benih dari bawah. Plan Pueblo a Plan, sebuah inisiatif yang dibuat oleh petani untuk menekan kembali akses rakyat Venezuela terhadap makanan sebagai akibat dari sanksi, bergabung dengan Proinpa (Produsen Integral Páramo) untuk mendirikan lima pusat produksi lokal dan distribusi benih kentang asli . Produsen Pueblo a Pueblo juga memulai upaya untuk memulihkan varietas benih jagung, kacang-kacangan dan umbi-umbian yang sebagian besar telah hilang di bawah model pertanian industri pra-Chavez.
Dan bukan hanya Pueblo a Pueblo dan Proinpa. Pusat-pusat produksi benih dibangun di seluruh negeri setelah disahkannya Undang-Undang Benih – tetapi, pada saat yang sama, posisi genting Revolusi Bolivarian mengakibatkan munculnya kembali kekuatan yang lebih berpusat pada pasar di negara bagian dan meningkatnya kekuatan kelompok kepentingan. seperti agribisnis. Akibatnya, keuntungan yang dicapai setelah 2015 berada dalam posisi berbahaya.
Ricardo Vaz menyalahkan meningkatnya pengaruh perusahaan swasta sejak 2015 karena kurangnya minat negara dalam menyelidiki tuduhan pelanggaran Undang-Undang Perbenihan. “[T]di sini sedang terjadi proses konfigurasi ulang yang menyerahkan protagonisme kepada sektor swasta dan perusahaan multinasional,” bantahnya. “Terkait dengan produksi pangan, agribisnis telah menjadi pelaku utama, dengan pemerintah secara terbuka menyerukan investasi asing di sektor ini dan menawarkan semua keuntungan yang mungkin.”
Pada tahun 2022, beberapa pejabat Venezuela melontarkan gagasan untuk merevisi Undang-Undang Benih untuk menghidupkan investasi internasional di negara tersebut, sementara elemen pers mengutuk benih yang diperdagangkan antar petani sebagai “benih bajak laut”. Agribisnis Venezuela telah menyelenggarakan acara seputar reintroduksi dan promosi benih transgenik, termasuk acara bulan April di kota Maracay berjudul “Masa Depan Teknologi Organisme yang Dimodifikasi Secara Genetik.” Salah satu kelompok di balik peristiwa tersebut, Asosiasi Perusahaan Benih Venezuela (AVESEM), dikaitkan dengan raksasa multinasional Bayer dan Syngenta.
Pablo Alvarado, perwakilan negara bagian Guárico untuk partai Pátria Para Todos (PPT), menyerukan revisi Undang-Undang Benih untuk menghasilkan lebih banyak investasi asing. “Kekayaan intelektual harus dilindungi,” katanya, “karena kita perlu beradaptasi dengan globalisasi, kepada investor baru, kita harus melindungi ide, teknologi.”
Sementara Alvarado menegaskan bahwa dia tidak menyerukan pembalikan Hukum Benih, organisasi petani dan ahli agroekologi di Venezuela menganggap pernyataan seperti itu mengkhawatirkan. Aktivis dan ahli biologi Giselle Perdomo mengatakan bahwa ada kepentingan ekonomi yang jelas di balik seruan untuk mengubah UU Benih tersebut:
Kepentingannya jelas ekonomi, dengan keinginan untuk membawa benih transgenik ke dalam negeri, terutama jagung, dan dengan demikian mengembangkan pertanian industri jenis ini dengan pestisida, yang di satu sisi menjanjikan produktivitas, dan di sisi lain mencemari sungai, tanah, dan pengaruhnya. kedaulatan pangan… UU Benih juga memperkuat kelangsungan perdagangan benih petani. Kami melihat di berbagai artikel pers keinginan untuk mengkriminalisasi perdagangan apa yang mereka sebut “benih bajak laut”.
Hukum Benih sebagai model global
Terlepas dari penolakan yang terus dihadapi oleh Undang-undang Benih, Undang-undang ini tetap menjadi model bagaimana negara-negara di seluruh dunia dapat melindungi keanekaragaman hayati, ekologi, tatanan sosial dan ekonomi, dan sistem produksi pangan dari agribisnis nasional dan transnasional.
Gerakan sosial lainnya di wilayah ini jelas telah memperhatikan. Misalnya, Dewan Perwakilan Rakyat Kolombia telah berulang kali dihadapkan dengan rancangan undang-undang “untuk melarang masuk, produksi, komersialisasi dan ekspor benih hasil rekayasa genetika.” Proposal ini ditolak di bawah mantan Presiden Iván Duque, tetapi pemimpin saat ini Gustavo Petro, yang mengkritik tanaman hasil rekayasa genetika dan menggunakan bahasa kedaulatan pangan untuk mempromosikan praktik pertanian berkelanjutan, dapat meninjau kembali pertanyaan tersebut di masa mendatang.
Sementara Venezuela telah sering dibahas di media, biasanya sebagai gada sederhana melawan kiri, realitas perjuangan politik di negara tersebut telah menghasilkan banyak keuntungan yang dapat dan harus menginspirasi orang lain, terutama di antaranya adalah Undang-Undang Benih 2015. Undang-undang memberikan model bagaimana pengetahuan dan tradisi pertanian skala kecil dapat dipertahankan terhadap perampasan perusahaan—namun perdebatan yang sedang berlangsung tentang revisinya juga menyoroti kemungkinan perubahan tersebut dan kebutuhan untuk terus mempertahankan keuntungan bahkan setelah mereka tampaknya telah diamankan. .
Owen Schalk adalah seorang penulis yang tinggal di Winnipeg. Dia terutama tertarik untuk menerapkan teori imperialisme, neokolonialisme, dan keterbelakangan pada kapitalisme global dan peran Kanada di dalamnya. Kunjungi situs webnya di www.owenschalk.com.
Hukum Benih dalam bahaya
Terlepas dari kenyataan bahwa Undang-undang Benih melarang penggunaan benih transgenik, ada laporan perusahaan yang menggunakan benih hasil rekayasa genetika di tanah Venezuela. Pada November 2022, Esquisa Omaña dari organisasi Venezuela Bebas dari GMO menyatakan: “Campesinos mengecam keberadaan benih transgenik di berbagai bagian negara. Ini melanggar UU Benih 2015.” Organisasi tersebut meminta Komisi Perbenihan Nasional untuk menyelidiki pengaduan tersebut tetapi tampaknya “tidak ada kapasitas atau minat” dari lembaga negara untuk menyelidikinya.
Ricardo Vaz menyalahkan meningkatnya pengaruh perusahaan swasta sejak 2015 karena kurangnya minat negara dalam menyelidiki tuduhan pelanggaran Undang-Undang Perbenihan. “[T]di sini sedang terjadi proses konfigurasi ulang yang menyerahkan protagonisme kepada sektor swasta dan perusahaan multinasional,” bantahnya. “Terkait dengan produksi pangan, agribisnis telah menjadi pelaku utama, dengan pemerintah secara terbuka menyerukan investasi asing di sektor ini dan menawarkan semua keuntungan yang mungkin.”
Pada tahun 2022, beberapa pejabat Venezuela melontarkan gagasan untuk merevisi Undang-Undang Benih untuk menghidupkan investasi internasional di negara tersebut, sementara elemen pers mengutuk benih yang diperdagangkan antar petani sebagai “benih bajak laut”. Agribisnis Venezuela telah menyelenggarakan acara seputar reintroduksi dan promosi benih transgenik, termasuk acara bulan April di kota Maracay berjudul “Masa Depan Teknologi Organisme yang Dimodifikasi Secara Genetik.” Salah satu kelompok di balik peristiwa tersebut, Asosiasi Perusahaan Benih Venezuela (AVESEM), dikaitkan dengan raksasa multinasional Bayer dan Syngenta.
Pablo Alvarado, perwakilan negara bagian Guárico untuk partai Pátria Para Todos (PPT), menyerukan revisi Undang-Undang Benih untuk menghasilkan lebih banyak investasi asing. “Kekayaan intelektual harus dilindungi,” katanya, “karena kita perlu beradaptasi dengan globalisasi, kepada investor baru, kita harus melindungi ide, teknologi.”
Sementara Alvarado menegaskan bahwa dia tidak menyerukan pembalikan Hukum Benih, organisasi petani dan ahli agroekologi di Venezuela menganggap pernyataan seperti itu mengkhawatirkan. Aktivis dan ahli biologi Giselle Perdomo mengatakan bahwa ada kepentingan ekonomi yang jelas di balik seruan untuk mengubah UU Benih tersebut:
Kepentingannya jelas ekonomi, dengan keinginan untuk membawa benih transgenik ke dalam negeri, terutama jagung, dan dengan demikian mengembangkan pertanian industri jenis ini dengan pestisida, yang di satu sisi menjanjikan produktivitas, dan di sisi lain mencemari sungai, tanah, dan pengaruhnya. kedaulatan pangan… UU Benih juga memperkuat kelangsungan perdagangan benih petani. Kami melihat di berbagai artikel pers keinginan untuk mengkriminalisasi perdagangan apa yang mereka sebut “benih bajak laut”.
Hukum Benih sebagai model global
Terlepas dari penolakan yang terus dihadapi oleh Undang-undang Benih, Undang-undang ini tetap menjadi model bagaimana negara-negara di seluruh dunia dapat melindungi keanekaragaman hayati, ekologi, tatanan sosial dan ekonomi, dan sistem produksi pangan dari agribisnis nasional dan transnasional.
Gerakan sosial lainnya di wilayah ini jelas telah memperhatikan. Misalnya, Dewan Perwakilan Rakyat Kolombia telah berulang kali dihadapkan dengan rancangan undang-undang “untuk melarang masuk, produksi, komersialisasi dan ekspor benih hasil rekayasa genetika.” Proposal ini ditolak di bawah mantan Presiden Iván Duque, tetapi pemimpin saat ini Gustavo Petro, yang mengkritik tanaman hasil rekayasa genetika dan menggunakan bahasa kedaulatan pangan untuk mempromosikan praktik pertanian berkelanjutan, dapat meninjau kembali pertanyaan tersebut di masa mendatang.
Sementara Venezuela telah sering dibahas di media, biasanya sebagai gada sederhana melawan kiri, realitas perjuangan politik di negara tersebut telah menghasilkan banyak keuntungan yang dapat dan harus menginspirasi orang lain, terutama di antaranya adalah Undang-Undang Benih 2015. Undang-undang memberikan model bagaimana pengetahuan dan tradisi pertanian skala kecil dapat dipertahankan terhadap perampasan perusahaan—namun perdebatan yang sedang berlangsung tentang revisinya juga menyoroti kemungkinan perubahan tersebut dan kebutuhan untuk terus mempertahankan keuntungan bahkan setelah mereka tampaknya telah diamankan. (*)
