NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – Harga daging ayam di Nunukan, Kalimantan Utara anjlok. Beberapa minggu terakhir kondisi pasar untuk komoditas ayam potong mengalami penurunan permintaan. Hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah ketersediaan ayam yang melimpah. Banyak stok ayam, tapi demand (permintaan) menurun.
“Makanya harganya jadi murah ini dipasar. Umur ayam juga jadi lewat masa panen sehingga biaya produksi juga ikut meningkat. Sementara pemasukan tidak sesuai,” ungkap Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Robby Nahak Serang, Jumat (1/3/2019)
Menyikapi kondisi pasar tersebut, Robi mengundang seluruh pihak yang terlibat. Diantaranya para pedagang, peternak dan dinas terkait. Bertempat di ruang rapat lantai 4 kantor bupati, pertemuan tersebut menjadi ajang diskusi dan mencari solusi atas permasalahan ini.
“Sejak 3 bulan lalu, saya sudah minta dinas terkait untuk menyusun regulasi manajemen pasar dan zonasi persebaran daging ayam potong agar tidak terjadi masalah seperti ini. Karena kita ini Pemda yang berhak mengatur dan hadir untuk masyarakat.” tegas Robby.
Beberapa masukan dari peserta yang hadir diantaranya adalah sekretaris Asosiasi Peternak Mandiri, Aryo. Dia menyarankan agar Pemda berkoordinasi dengan kabupaten lain untuk penyediaan suplai ayam. Kemudian suplai doc diwilayah Nunukan agar dilayani satu pintu.
Hal tersebut menurut Robi agar tidak adanya over produksi. Serta tersedianya BUMD untuk mengelola aset daerah seperti cool storage yang sempat diwacanakan Pemda 6 bulan yang lalu. Yang terakhir ia meminta agar Pemda membuat zonasi penyebaran pasar ayam bagi peternak mandiri dan mitra.
Adapun dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Nunukan menyatakan akan membuat satu kegiatan fasilitasi kerjasama antara investor dan pelaku usaha mikro di Nunukan. Yang mana kegiatan tersebut juga akan dikuatkan dengan adanya MOU.
Lebih lanjut masukan dari pedagang adalah permintaan adanya standarisasi harga dan kontrol di lapangan. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak ada lagi monopoli dan ketimpangan harga di pasar.
Menindaklanjuti semua masukan dari peserta rapat, Robby mengajak instansi terkait untuk segera membuat SK bupati yang akan mengatur manajemen harga dan zonasi pasar.
“Senin atau Selasa paling lambat kita sudah harus membuat regulasi ini. Karena pemerintah yang harus hadir bagi masyarakat mengatur semuanya. Nantinya tidak ada lagi namanya peternak mandiri atau mitra. Kita satu bahasa dan istilah. Sehingga semua pihak terakomodasi dan tidak ada monopoli,” tutup Robby.
(cha/eddy)
Editor: Eriec Dieda
