NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan, mengungkapkan bahwa Pemerintah harus segera melakukan langkah-langkah strategis dalam menghadirkan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kredibel dan transparan.
Hal tersebut, menurut Heri, dilakukan guna menyelamatkan keuangan negara. Heri mengungkapkan, setidaknya ada tujuh langkah yang bisa dilakukan oleh Pemerintah.
“Pertama, mengevaluasi efektifitas defisit APBN yang diakibatkan oleh kebijakan fiskal ekspansif. Idealnya, ekspansi fiskal harus berdampak pada peningkatan produktifitas yang diantaranya harus tercermin pada peningkatan penerimaan negara dan menurunnya pembiayaan defisit ke depan. Jangan sampai yang terjadi, defisit keseimbangan primer justru semakin membengkak,” ungkapnya kepada wartawan, Jakarta, Senin (17/4/2017).
Langkah Kedua, Heri mengatakan, pemerintah harus tegas dalam menetapkan kriteria atau prasyarat suatu program atau proyek yang boleh dibiayai dengan utang. Di samping untuk menjamin keefektifan dalam meningkatkan produktifitas, juga harus mampu mengembalikan beban bunga dan cicilan utang.
“Ketiga, pemerintah perlu mengembangkan berbagai strategi alternatif pembiayaan guna tetap menjaga kesinambungan fiskal. Jangan sampai terus bergantung pada SBN (Surat Berharga Negara) dan instrumen utang lainnya yang proposirnya mencapai 98% dari total pembiayaan defisit. Jika pemerintah terus-menerus menumpuk utang, maka hasilnya rasio total utang pemerintah akan terus meningkat yang ujungnya akan menjadi beban fiskal pada tahun-tahun selanjutnya. Jangan sampai gali lubang, tutup lubang,” ujarnya.
Langkah Keempat, lanjut Politisi dari Partai Gerindra itu, pemerintah harus mengontrol membengkaknya SBN yang dominan dimiliki asing. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah adanya pembalikan dana dalam jumlah besar secara tiba-tiba yang sudah pasti akan memberikan goncangan terhadal keuangan nasional.
“Kelima, utang harus diarahkan untuk sektor produktif. Hingga saat ini, alokasi utang masih terkonsentrasi pada sektor jasa-jasa, persewaan dan jasa keuangan serta properti. Mestinya, lebih diprioritaskan untuk sektor produktif, seperti pertanian, industri pengolahan, maupun transportasi dan komunikasi yang memiliki multiplier lebih besar,” kata Heri.
Langkah Keenam, Heri menyebutkan, pemerintah juga perlu memitigasi dan memberikan sangsi yang tegas terkait aktivitas lazy banking yang hanya menaruh dananya di instrumen SBN yang menyebabkan likuiditas semakin sempit dan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi riil semakin lemah.
“Ketujuh, pemerintah harus tetap terus meningkatkan pendapatan dari sektor pajak yang sampai saat ini masih berkisar diantara 15% dari target penerimaan pajak APBN 2017, dan pasca tax amnesty dengan terus mendorong investasi dana hasil tax amnesty pada sektor-sektor produktif yang mampu menstabilkan perekonomian nasional sehingga iklim usaha akan terdorong, dan pendapatan pajak juga akan lebih baik,” ungkapnya. (DM)
Editor: Romandhon
