NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Hasil pleno yang diputuskan oleh DPP Partai Golkar pada Selasa (21/11) salah satunya menyatakan apabila gugatan Setya Novanto di praperadilan ditolak, maka Plt bersama ketua harian melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan langkah-langkah selanjutnya yakni meminta Setnov untuk mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golkar dan apabila Setnov tidak mengundurkan diri maka rapat pleno Partai Golkar memutuskan menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan dirinya bersikukuh untuk tetap mendesak agar Partai Golkar segera memutuskan untuk menggelar Munaslub.
“Nah saya kan memberikan logika pada DPP pertama kalau DPP memutuskan Munas atau Munaslub itu kan tidak berarti tidak dilakukan sekarang. Dilaksanakannya bisa diawal Desember. Ketika di awal Desember berarti proses praperadilan sudah bisa dilewati,” ungkap Dedi di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (25/11/2017).
Ia menjelaskan, apapun putusan dari praperdilan itu, Munas tetap merupakan ruang untuk klarifikasi. Kan kalau misalnya lolos dari tanggal 30 kemudian ia bisa menggunakan forum Munas sebagai penjelasan. Munas tidak berarti harus mengganti kalau memang ada pembelaan,” papar Bupati Purwakarta itu.
Dedi menegaskan, Partai Golkar bukanlah milik perorangan, akan tetapi milik publik. Karenanya, ia menginginkan agar secepatnya ada perubahan di internal Partai Golkar. “Partai kan milik publik bukan petorangan, maka kita menginginkan perubahan,” terangnya.
Politisi Golkar ini menjelaskan saat ini partai berlambang pohon beringin sedang terbebani oleh persoalan hukum yang dihadapi oleh Setya Novanto. Menurutnya, jalan satu-satunya yang harus ditempuh untuk mengatasi persoalan ini adalah dengan menggelar Munaslub.
“Karena keadaan hari ini membebani Partai Golkar, bebannya itu sangat berat, elektabilitas menurun, publik tidak percaya. Cara mengurangi beban ini dengan mengadakan Munas,” pungkasnya.
Reporter: Syaefuddin Al Ayubbi
Editor: Eriec Dieda