Politik
Gerakan People Power Muncul Karena Pemilu Tidak Jujur dan Adil
Published
2 years agoon
People Power. (Foto: Ilustrasi/IST)
NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Waketum Gerindra, Arif Poyouno mengatakan gerakan people power sejatinya muncul karena adanya pemilu tidak jujur dan adil.
“Aneh ya kok pemerintahan Jokowi takut banget sama gerakan people power. People power itu terjadi secara alami di mana rakyat secara sadar datang berkumpul untuk menuntut haknya akibat suara mereka banyak diselewengkan oleh KPU,” kata dia, Jakarta, Jumat (10/5/2019).
Menurutnya, gerakan people power bukan karena ajakan atau himbauan melainkan sebuah kesadaran untuk menyuarakan ketidakadilan terhadap rakyat yang dilakukan oleh penyelenggara negara.
“Seperti people power tahun 98 yang dimotori mahasiswa yang menuntut Soeharto turun bukan sebuah ajakan atau provokasi tapi sebuah kesadaran akibat Pemilu 97 yang tidak jurdil dan tidak demokratis serta penuh dengan kecurangan dan intimidasi,” terangnya.
Dia menambahkan, people power terjadi di era Soeharto akibat tindakan represif penegak hukum terhadap masyarakat yang menyerukan kecurangan Pemilu 97 dan mendelegitimasi pemerintahan Soeharto yang secara de facto sudah tidak diinginkan oleh rakyat untuk menjadi presiden lagi.
“Jadi kalau sekarang Jokowi memang didukung dan masih diinginkan masyarakat secara de facto untuk kembali memimpin, kenapa mesti takut akan adanya people power,” ucapnya.
“Dan malah menggunakan celah-celah hukum dan membentuk tim asisten hukum nasional untuk menjerat anggota masyarakat yang menyerukan people power akibat penyelenggaraan pemilu yang tidak jurdil dan banyak kecurangan,” sambung dia.
Menurutnya, jika memang Jokowi masih diinginkan dan didukung masyarakat, tentunya people power tidak akan pernah terjadi.
“Jadi, silahkan saja pemerintahan Jokowi melakukan tindakan represif dalam bentuk pengunaan pasal-pasal dalam hukum untuk membungkam masyarakat yang menyuarakan kebenaran, dan saya yakin people power akan benar-benar terjadi,” imbuhnya.
“Ingat loh, mendelegitimasi KPU itu adalah hak masyarakat ketika penyelenggaraan pemilu tidak berjalan jurdil dan penuh dengan kecurangan-kecurangan,” pungkasnya.
(ach/eda)
Editor: Eriec Dieda
You may like
Pemerintah Klaim Pilpres 2019 Jujur dan Adil, Mengapa Takut Lakukan Audit Forensik Terhadap KPU?
Rekomendasi Hasil Refleksi Pemilu 2019 dan Narasi People Power
Serikat Buruh NU Tolak People Power
PWNU Jatim Keluarkan Fatwa Tentang People Power
Tanggapi Aksi 22 Mei di Jakarta, Khofifah: Tak Ada Syarat untuk Dilakukan People Power di Indonesia
Bravo 5 Kaltara Nyatakan Tidak Akan Terprovokasi Seruan People Power
Terbaru
Hari Kartini: Ketua DPRD Sumenep mengajak untuk memupuk keberanian Kaum perempuan
NUSANTARANEWS.CO, Sumenep – Hari Kartini: Ketua DPRD Sumenep mengajak untuk memupuk keberanian kaum perempuan. Setiap tanggal 21 April menjadi hari...
Tolak Kedatangan Pemimpin Junta Militer, BEM Nusantara Minta Pemerintah Tegas Soal Myanmar
NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Tolak kedatangan pemimpin Junta Militer, BEM Nusantara minta pemerintah tegas soal Myanmar. Koordinator pusat BEM Nusantara Eko...
Kisah Langka Pertemuan Kartini dengan Ajaran Islam yang Otentik
NUSANTARANEWS.CO, Jakarta — Kisah langka pertemuan Kartini dengan ajaran Islam yang otentik. Hari Kartini diperingati setiap tahun sebagai hari kelahiran...
Perang Yaman: Angkatan Bersenjata Yaman Hampir Membebaskan Ma’rib
NUSANTARANEWS.CO, Sanaa – Perang Yaman: Angkatan Bersenjata Yaman hampir membebaskan Ma’rib. Jaringan televisi Lebanon al-Mayadeen pada hari Senin melaporkan bahwa...
Plecing Kangkung Kuliner Khas Lombok
NUSANTARANEWS.CO – Plecing kangkung kuliner khas Lombok. Saat berkunjung ke Lombok jangan sampai melewatkan diri untuk tidak mencicipi Plecing Kangkung....