Gerakan People Power Muncul Karena Pemilu Tidak Jujur dan Adil

People Power. (Foto: Ilustrasi/IST)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Waketum Gerindra, Arif Poyouno mengatakan gerakan people power sejatinya muncul karena adanya pemilu tidak jujur dan adil.

“Aneh ya kok pemerintahan Jokowi takut banget sama gerakan people power. People power itu terjadi secara alami di mana rakyat secara sadar datang berkumpul untuk menuntut haknya akibat suara mereka banyak diselewengkan oleh KPU,” kata dia, Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Menurutnya, gerakan people power bukan karena ajakan atau himbauan melainkan sebuah kesadaran untuk menyuarakan ketidakadilan terhadap rakyat yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

“Seperti people power tahun 98 yang dimotori mahasiswa yang menuntut Soeharto turun bukan sebuah ajakan atau provokasi tapi sebuah kesadaran akibat Pemilu 97 yang tidak jurdil dan tidak demokratis serta penuh dengan kecurangan dan intimidasi,” terangnya.

Dia menambahkan, people power terjadi di era Soeharto akibat tindakan represif penegak hukum terhadap masyarakat yang menyerukan kecurangan Pemilu 97 dan mendelegitimasi pemerintahan Soeharto yang secara de facto sudah tidak diinginkan oleh rakyat untuk menjadi presiden lagi.

“Jadi kalau sekarang Jokowi memang didukung dan masih diinginkan masyarakat secara de facto untuk kembali memimpin, kenapa mesti takut akan adanya people power,” ucapnya.

“Dan malah menggunakan celah-celah hukum dan membentuk tim asisten hukum nasional untuk menjerat anggota masyarakat yang menyerukan people power akibat penyelenggaraan pemilu yang tidak jurdil dan banyak kecurangan,” sambung dia.

Menurutnya, jika memang Jokowi masih diinginkan dan didukung masyarakat, tentunya people power tidak akan pernah terjadi.

“Jadi, silahkan saja pemerintahan Jokowi melakukan tindakan represif dalam bentuk pengunaan pasal-pasal dalam hukum untuk membungkam masyarakat yang menyuarakan kebenaran, dan saya yakin people power akan benar-benar terjadi,” imbuhnya.

“Ingat loh, mendelegitimasi KPU itu adalah hak masyarakat ketika penyelenggaraan pemilu tidak berjalan jurdil dan penuh dengan kecurangan-kecurangan,” pungkasnya.

(ach/eda)

Editor: Eriec Dieda