NUSANTARANEWS.CO – Geopolitik Indonesia dalam spektrum Jalur Sutra Baru Cina. Presiden Cina Xi Jinping pada 2013 mencanangkan The Silk Road Economic Belt and the 21st-century Maritime Silk Road. Sebuah tujuan ambisius untuk menciptakan koridor ekonomi skala global yang membentang lebih dari 60 negara. Misinya jelas, yakni mengintegrasikan negara-negara Asia, Eropa, dan juga Afrika, baik darat maupun lautnya masuk dalam skema Jalur Sutra Baru Abad 21. Dalam bahasa gaulnya menggabungkan seluruh negara-negara sepanjang Jalur Sutra ke dalam Imperium Cina Baru.
Seperti diketahui pada masa 114 SM (Sebelum Masehi) hingga tahun 1450-an Masehi, Jalur Sutra (Silk Road) merupakan rute perdagangan strategis yang menghubungkan Timur dan Barat. Pada masa itu, Jalur Sutra bukan hanya sekedar jalur perdagangan biasa, dalam spektrum yang lebih luas, Jalur Sutra telah menjadi pintu penyebaran peradaban, penyebaran budaya, dan agama. Tidak mengherankan bila Cina sangat berkepentingan untuk menghidupkan kembali Jalur Sutra dalam skema yang baru.
Dalam konteks strategi baru Cina tersebut, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Cina He Yafei, menjelaskan bahwa di tengah perekonomian global yang sedang mengalami kelesuan, tidak ada satu negara pun yang bisa menghadapinya sendirian. Cina kemudian mengambil inisiatif One Belt One Road sebagai sebuah skema untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi regional, secara terintegrasi dalam cakupan wilayah yang lebih luas. He juga menambahkan bahwa skema Belt and Road Initiative berbeda dengan skema perdagangan bebas, terutama dalam soal integrasi ekonominya. Koneksitas dalam Belt and Road Initiative meliputi 5 hal, yakni konsultasi kebijakan, konektivitas infrastruktur, perdagangan bebas, sirkulasi mata uang lokal, dan hubungan people-to-people.
Menariknya, Presiden Xi Jinping memilih Indonesia sebagai tempat untuk melaunching program Jalur Sutra Maritim Abad 21-nya bersamaan dengan kebijakan Presiden Jokowi: “Tol Laut”. Seperti dikatakan He Yafei bahwa Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam skema Jalur Sutra Maritim Abad 21, baik secara geografi, demografi maupun geopolitik.
Indonesia memiliki potensi besar dalam pertumbuhan ekonomi karena memiliki sumber daya alam yang melimpah. Indonesia bisa menjadi penghubung Cina dengan negara-negara Islam, sehingga Indonesia bisa memetik manfaat dari kerja sama dengan Cina, lanjut He. Sehingga bila Indonesia masuk mengikuti skema Jalur Sutra baru, maka Indonesia akan tergabung dengan jaringan produksi global. Otomatis akan membuka banyak kesempatan kerja dan peluang untuk meningkatkan standar hidup rakyat.
He membantah bahwa, kerja sama Cina dan Indonesia akan merampas lapangan kerja rakyat Indonesia.
Benarkah? Seperti diketahui, Cina juga berkepentingan mengentaskan kemiskinan di negerinya dengan men-transmigrasi-kan bangsanya, termasuk pengusaha dan modalnya ke luar negeri untuk diberdayakan.
Dewasa ini, Cina bukan lagi mendirikan “Kampung Cina” dalam skema Belt One Roadnya, tapi mulai mendirikan “Mega City” untuk rakyatnya di Jalur Sutra Baru – termasuk rencana Walini City, di Jawa Barat. Bukan itu saja, bila Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung jadi direalisasikan, maka Cina akan mempunyai wilayah “otonomi khusus” di Indonesia seluas seluas 534 hektare yang membentang dari Bitung hingga Minahasa Utara. Di mana Cina dengan mudah akan memindahkan bukan saja uang, tetapi aset, sumberdaya manusia dan pabrik-pabriknya ke Indonesia. Termasuk para konglomeratnya.
Menurut He, Cina, justru ingin membantu negara lain dengan membangun basis industri. Itu sebabnya mengapa, Cina memindahkan kegiatan produksinya ke luar negeri. Cina sudah menyadari bahwa di abad 21 tidak ada negara yang bisa tumbuh sendirian. Oleh karena itu, hingga tahun depan, investasi Cina ke luar negeri akan mencapai US$ 1,25 triliun. (Agus Setiawan)
*Artikel ini pernah tayang pada 20 Juli 2016 dengan judul: Geopolitik Indonesia di Mata Cina.
