Gabungan Aktivis LSM Apresiasi Kinerja Dirjen Bina Marga

Koordinator SATGAS TIPIKOR, Fuat Bahmid. Foto: Dok. CR/ IstimewaKoordinator SATGAS TIPIKOR, Fuat Bahmid. Foto: Dok. CR/ Istimewa

Koordinator SATGAS TIPIKOR, Fuat Bahmid. Foto: Dok. CR/ Istimewa

NusantaraNews.co, Jakarta – Kurang lebih setahun kepemimpinan Arie Setiadi selaku Dirjen Bina Marga, Kementerian PUPR, dinilai berlahan telah menunjukan perubahan yang signifikan dari segala sisi. Hal itu terbukti dengan berbagai terobosan yang dilakukannya semenjak menjabat sebagai Dirjen.

Hal ini dikemukakan oleh Aktivis anti korupsi dari 20 Organisasi Gabungan LSM dan Ormas pemerhati proyek proyek infrastruktur yang tergabung dalam Satuan Tim Investigasi Dan Advokasi Tindak Pidana Korupsi (SATGAS TIPIKOR). Lembaga yang aktif menyoroti sejumlah proyek proyek Kementerian PUPR semenjak kasus suap Damayanti itu menilai bahwa di Kepemimpinan Arie Setiadi ini setidaknya banyak perubahan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.

“Kami menilai Pak Arie Setiadi mampu memberikan angin segar dan mampu mengangkat reputasi Kementerian PUPR yang selama ini distigmakan jelek di kalangan publik maupun aktivis anti korupsi,” Ujar Koordinator SATGAS TIPIKOR, Fuat Bahmid, Jumat (8/12/2017).

Menurutnya beberapa kebijakan strategis yang saat ini patut di apresiasi antara lain monitoring sejumlah proyek proyek infrastruktur yang dilakukan mulai dari perencanaan program hingga pelaksanaan yang hampir semuanya relatif berjalan dengan baik. Bahkan, bongkar pasang jajaran struktural Ditjen dalam hal ini mengganti seluruh pimpinan instansi vertikalnya dalam hal ini Balai Jalan Dan Jembatan yang dari awal sempat membuat publik pesimis berlahan menunjukan perubahan yang berarti. Alhasil tidak ada riak-riak atau suara-suara soal permasalahan apapun.

“2 tahun sebelumnya, Kementerian PUPR disandera dengan isu-isu miring yang membuat publik pesimis atas capaian pembangunan. Nah sekarang kita lihat, relatif tidak ada sama sekali masalah masalah itu karena beliau paham persis bagaimana mengembalikan kepercayaan publik dengan cara melakukan kerja kerja profesional dan penempatan SDM diinstansi bawahannya yang dianggap bisa bersinergi dengan beliau. Inilah yang kita anggap luar biasa,” ujar Fuad.

Menurut Fuad yang juga Eks Presiden SENAT Mahasiswa FISIP Seluruh Indonesia itu, bahwa Salah satu Contoh penataan internal Ditjen Bina Marga yakni dengan menempatkan anak buahnya yakni Satrio Sugeng Prayitno selaku Kepala BPJN Wil Malmalut (Maluku Dan Maluku Utara) yang Hampir setahun pasca dilantik mampu merubah wajah BPJN Malmalut yang dari dulu dihujat dan di Cap sebagai Balai Spesial Judi Proyek secara berlahan hilang status tersebut

“Kini BPJN Malmalut justru dianggap sebagai Balai yang paling Reaktif dan Cepat dalam menjawab masalah2 infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara, apalagi Kepala Balainya selalu tanggap turun lokasi,” ujar Fuad

Fuad menambahkan bahwa, Kepala BPJN Malmalut, Satrio Prayitno juga dianggap sangat berhati hati dalam menjalankan kepemimpinannya di Daerah yang dianggap sangat ribut dengan Proyek Proyek APBN ini. Hal itu tercermin dengan sikap tidak main main yang dijalankan baik kepada anak buahnya maupun rekanan dari kalangan pengusaha yang mengerjakan proyek proyek infrastruktur.

“Yang ingin kami sampaikan bahwa BPJN Malmalut ini merupakan salah satu balai yang paling ribet diantara seluruh balai jalan yang ada di indonesia, tak sedikit Kepala Balai yang jadi tumbal akibat cara cara menabrak aturan yang dilakukan oleh rekanan dari kontraktor, dan tak sedikit yang bertahan lama akibat pihak rekanan tertentu yang sakit hati yang kadang memakai segala cara untuk menyingkirkan Kepala Balai tersebut, tapi sejauh ini di bawah kepemimpinan Pak Satrio. Semuanya baik baik saja, itu karena semenjak awal beliau tidak main main untuk mengeluarkan kebijakan dan menegakan aturan,” katanya.

Olehnya itu, Fuad mengatakan bahwa pihaknya berjanji akan terus kawal dan memastikan mulai dari pemrograman, pelelangan, dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan harus bebas dari Proses saling sandera antar Pengusaha di Maluku sehingga aturan benar benar bisa ditegakan

“Dan yang terpenting beliau harus bisa menghafal betul para jajarannya di internal BPJN Malmalut terkhususnya para Satker, dan jika memang ada tangan-tangan para Titipan kontraktor terdahulu di jajarannya maka jangan ragu untuk di copot,” tandasnya. (red/cr)

Editor: Achmad S.

Exit mobile version