NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – DPRD Kabupaten Nunukan menggelar Rapat Paripurna ke 14 Masa Sidang 1 Tahun 2023 – 2024 dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Atas Nota Penjelasan Bupati Nunukan Terhadap Raperda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan T.A.2024 pada Selasa 31 Oktober 2023.
Dalam Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Hj. Rachma Leppa dan dihadiri unsur Forkopimda, OPD terkait dan tamu undangan lain tersebut, setiap Fraksi menyampaikan pandangannya.
Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional melalui Juru Bicaranya Joni Sabindo memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah atas Penyampain Pengantar Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024.
“Mencermati Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024 Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pemerintah Daerah maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan padangan fraksi kami” tutur Joni Sabindo.
Adapaun secara keseluruhan, Pandangan Umum Fraksi PPN sebagai berikut:
Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional melalui Juru Bicaranya, Joni Sabindo meemberikan beberapa catatan atas Nota Penjelasan Raperda APBD 2024 tersebut.
Fraksi PPN mengharapkan agar Pemerintah Daerah dapat menjamin pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan khususnya masyarakat di wilayah 4 (empat) Kabudaya dan Krayan.
Pertanian merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi cukup besar dalam pembangunan perekonomian masyarakat maka pada kesempatan yang berbahagia ini, fraksi PPN mengharapkan kepada pemerintah daerah agar memprioritaskan pembangunan infrastruktur pertanian dengan menganggarkan pembukaan dan peningkatan jalan usaha tani (JUT) serta mengupayakan ketersedian pupuk yang memadai.
Dengan anggaran yg meningkat maka infrastruktur jalan menjadi hal yang sangat penting di wilayah 4 kahudaya dan Krayan khususnya pembangunan infrastruktur jalan penghubung antar Desa dengan Kecamatan dan jalan Kabupaten, sehingga dapat menghubungkan ke jalan propinsi dan jalan nasional.
Kondisi jalan masyarakat yang ada di wilayah 4 (empat) banyak yang mengalami kerusakan dan berlubang-lubang hal ini perlu penangan secepat mungkin agar dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas perekonomian.
Untuk mewujudkan Pendidikan yang berkualitas harus ditunjang oleh sarana dan prasarana yang berkualitas pula sebagai penunjang proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu lembaga untuk mencapai tujuan pendidikan. Untuk itu diharapkan agar menjadi perhatian pemerintah daerah khususnya desa yang belum memiliki sarana dan prasarana pendidikan dan juga diharapkan pemerintah daerah dalam penempatan tenaga pendidik harus berkeadilan sampai ke pelosok desa tidak hanya memusatkan di wilayah perkotaan.
Keterbatasan masyarakat desa dalam hal akses terhadap energi listrik yang memadai, membuat masyarakat desa kesulitan dalam mengakses penerangan sehingga kualitas hidup mereka turut terhambat. Untuk itu diharapkan agar menjadi perhatian pemerintahdaerah khususnya desa yang hingga saat ini belum dapat mengakses energi listrik.
Jaringan Telekomunikasi desa memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan akses informasi yang merata dan adil bagi seluruh masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil dan sulit dijangkau. Untuk itu diharapkan kepada pemerintah daerah agar Pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi desa dapat deperhatikan untuk meningkatkan konektivitas antara desa dengan kota, serta memperluas akses informasi dan komunikasi masyarakat desa.
Untuk meningkatkan akses dan jangkauan pelayanan dasar di wilayah kerja Rumah Sakit Umum dan puskesmas dalam upaya mendekatkan pelayanan terutama untuk desa desa yang jaraknya cukup jauh dari puskesmas, sangat diperlukan pembangunan Puskesmas pembantu (Pustu) di kecamatan Sembakung desa pagar untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan terutama UKM, Dan juga diharapkan kepada pemerintah daerah agar dapat mengupayakan ketersediaan obat-obatan dan tenaga medis khususnya di RSUD Nunukan serta di beberapa Pustu yang membutuhkan. Sehingga tidak menjadi behan RSUD Nunukan yang hingga saat ini masih kekurang obat-obatan dan harus menanggung utang sebesar RP. 1,5 Miliar terhadap rekanan (Vendor) pada setiap bulannya.
Diharapkan kepada Pemerintah Daerah agar dapat mengusulkan pengadaan CPNS pada tahun 2024.
“Fraksi PPN mengharapkan kepada pemerintah daerah agar di tahun anggaran 2024, pembangunan harus menggunakan sistem terbalik dimana pembangunan dimulai dari desa ke kota dengan meletakkan dua prasyarat penting yakni pembangunan ekonomi desa dan infrastruktur sehingga membuat semua wilayah termasuk desa menuju kota dan antar desa dapat terkoneksi dengan demikian, desa menjadi titik tumpu pembangunan di kabupaten Nunukan,” tutupnya (ES)
