NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – Fraksi Hanura DPRD Nunukan mengapresiasi atas kenaikan proyeksi pendapatan keuangan daerah di APBD-Perubahan dari semula Rp1,837 triliun menjadi Rp1,987 triliun, atau naik 7,51 persen. Kenaikan ini menunjukan adanya optimisme dalam penerimaan daerah yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan.
Juru bicara Fraksi Hanura DPRD Nunukan, Ahmad Triady menyampaikan hal itu dalam pemandangan umum fraksinya atas nota keuangan APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2024 di Rapat Paripurna DPRD Nunukan yang dimpin langusng Ketua DPRD Nunukan HJ. Rahma Leppa bersama wakil DPRD Nunukan H. Saleh, Jumat (02/08/2024).
Atas kenaikan pendapatan, proyeksi belanja daerah ikut mengalami kenaikan dari semula Rp 2,020. triliun menjadi Rp 2,293 triliun atau naik 11,90 persen. Kenaikan ini tentunya membawa nilai positif bagi pemerintah dan masyarakat.
Fraksi Hanura menekankan belanja pemerintah daerah harus tepat sasaran, terutama sektor- sektor pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Sektor-sektor prioritas perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dalam segi pengalokasian dana di tahun 2024,” bebernya.
Ahmad Triady juga menyoroti penerimaan pembiayaan dari Sisa Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2023, yang mengalami kenaikan dari semula Rp185,9 miliar menjadi Rp309.6 miliar atau bertambah 39,94 persen.
Fraksi Hanura menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran. Masyarakat perlu diberi akses mengetahui penggunaan dana publik, sehingga dapat terwujud kepercayaan dari publik.
“Kenaikan Silpa kiranya dapat memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mendanai program-program strategis,” ucapnya.
Meski proyeksi pendapatan APBD perubahan 2024 naik 7,51%, Fraksi Hanura tetap meminta Pemerintah Nunukan, lebih mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang berasal Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, langkah ini dapat dilakukan melalui peningkatan efisiensi pengelolaan aset daerah, pengembangan potensi wisata, dan peningkatan pelayanan perizinan yang dapat menarik investasi daerah.
Kemudian, rencana kenaikan belanja daerah sebesar 11,90% harus diimbangi dengan efisiensi dan efekɵvitas dalam pengelolaannya. Fraksi Hanura mengusulkan agar pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap program-program yang ada.
“Utamakan program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, dan memastikan tidak ada anggaran terbuang sia-sia,” bebernya.
Sementara itu, Fraksi Demokrat DPRD Nunukan dalam pandangannya umumnya menyarankan kepada pemerintah daerah agar memperhatikan sektor riil dan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, sarana prasarana jalan dan lainnya di sektor bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Fraksi Demokrat minta pemerintah mengambil alih tanggung jawab beban utang RSUD Nunukan agar pelanggan kembali normal karena menyangkut hidup masyarakat,” tutupnya.(ES)
