NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – DPRD Kabupaten Nunukan menggelar Rapat Paripurna ke 5 Masa Sidang III tentang Pandangan Umum Anggota DPRD Melalui Fraksi-Fraksi Terhadap Nota Penyampaian Bupati Nunukan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2023-2042, Selasa (30/5/2023).
Dalam kesempatan trsebut fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Nunukan menyampaikan Pandangan Umumnya.
Melalui Juru Bicaranya, Hj. Nikmah, Fraksi Partai Hanura, meminta Pemerintah Daerah mengidentifikasi Potensi Lokal yang dapat dikembangkan untuk meretas kesenjangan ekonomi antar wilayah. Percepatan pertumbuhan wilayah pedalaman pada dasarnya perlu ditelaah menurut potensi sumberdaya alam. Hal ini dapat memberikan Kontribusi setiap bagian wilayah dalam pembentukan PDRB Kabupaten Nunukan.
Fraksi Partai Hanura, meminta Pemerintah Daerah untuk merumuskan rencana aksi dalam upaya menggerakkan ekonomi perbatasan, menuju pada industrialisasi komoditas unggulan serta perbaikan kebijakan perniagaan,” katanya.
Lebih lanjut Fraksi Partai Hanura, meminta Pemerintah Daerah untuk terus mendorong optimalisasi potensi perekonomian kawasan perbatasan, salah satunya adalah pembangunan Infrastruktur untuk mempermudah konektifitas pengembangan UMKM yang memberikan stimulus pada perekonomian di wilayah perbatasan.
Fraksi Partai Hanura juga meminta Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi pengelolaan kawasan pemukiman, gagalnya penataan kawasan pemukiman disebabkan cara pandang penyelesaiannya masih fokus pada penataan spasial.
Kawasan Pemukiman perlu didesain menjadi kawasan produktif dan menciptakan lingkungan yang mempunyai nilai tambah perekonomian serta memberikan kontribusi terhadap pelestarian lingkungan yang mengarah pada terbentuknya kawasan pemukiman yang berkelanjutan.
“Fraksi Partai Hanura, meminta Pemerintah Daerah diminta lebih. memperhatikan dan bertindak tegas terhadap perusahaan yang lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungannya,” tandasnya.
Perhatian dan tanggungjawab perusahaan terhadap kepentingan masyarakat memberikan kontribusi positif terhadap akses ekonomi masyarakat, pengembangan potensi ekonomi yang berbeda memiliki tingkat kebutuhan infrastruktur yang berbeda pula.
“Fraksi Partai Hanura, menyetujui untuk dibahas rancangan Peraturan Daerah sesuai tahapan-tahapan dalam rangka penyelarasan, dan pemantapan rancangan peraturan tersebut, baik terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun dinamika pembangunan Kabupaten Nunukan,” tutupnya. (ES)
