NUSANTARANEWS.CO, Sumenep – Forum Analisis Kebijakan dan Transparansi Anggaran (Fakta) Foundation melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep (13/07/2023).
Aktivis Fakta tersebut hadir untuk menyoroti realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep yang cenderung dihabiskan untuk perjalanan dinas dan kepentingan birokrasi.
Presiden Fakta, Nur Hayat mengatakan kehadiran aktivis Fakta itu untuk menyoroti potret belanja daerah kabupaten Sumenep yang habis untuk belanja operasional, dan ongkos hulu hilirnya aparat pemerintah.
“Dari hasil analisis kami, terbukti pada rentang waktu lima tahun terakhir hingga 2023 ini belanja modal kabupaten Sumenep hanya berkisar di 8 persen dari total APBD,” jelasnya.
Selain itu, diri nya juga menilai pemerintah kabupaten Sumenep terindikasi terlalu boros dalam mengalokasikan anggaran untuk birokrasinya.
“Karena belanja modal yang seharusnya mendapat perhatian untuk pemenuhan layanan infrastruktur pendidikan, kesehatan dan ekonomi justru lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya,” tudingnya.
Hayat juga menyimpulkan secara keseluruhan besarnya APBD 2023 Kabupaten Sumenep bisa diasumsikan sangat tidak berpihak pada kepentingan masyarakat Sumenep.
“Bahkan terdapat indikasi bahwa belanja daerah kabupaten Sumenep tahun ini merupakan modus pembajakan APBD oleh birokrasi,” tandasnya.
Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep mengapresiasi langkah Fakta Foundation terhadap keperduliannya mengkritik dan memberikan masukan terhadap Pemerintah Sumenep. Ia pengaku pemerintah terbuka kepada siapa saja yang hendak menyampaikan kritik.
“Saya mengapreasi terhadap rekan rekan mahasiswa telah perduli terhadap pemerintah,” ucapnya. (mh)
