NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu ikut campur terkait masalah perpajakan dirinya beserta keluarga.
Pasalnya, menurut Fahri, persoalan perpajakannya telah rampung saat dirinya beserta keluarga mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty) yang dilaksanakan oleh Pemerintah, bahkan telah disahkan melalui Undang-Undang (UU).
Fahri mengatakan, keikutsertaannya di dalam program pengampunan pajak tersebut tidak terlepas dari nasihat yang diberikan oleh teman-temannya yang memang berkutat di sektor perpajakan. Hal itu, menurut Fahri, agar bisa merapikan aset-aset miliknya pribadi ataupun keluarga yang siapa tahu belum tercatat di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Maka kita ikut tax amnesty dan mengidentifikasi seluruh aset-aset dan harta yang kemungkinan belum ter-record secara baik, kita bekerja dalam waktu yang sangat singkat kita masukkan yaitu ke dalam daftar pajak baru, ada yang dimasukkan dalam daftar saya ikut tax amnesty, ada yang dimasukkan ke daftar istri saya,” ungkapnya kepada wartawan, Jakarta, Senin (15/5/2017).
Fahri menyebutkan, kalaupun ada perbedaan nominal dengan saat melaporkan Laporan Harta dan Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) hal itu disebabkan karena adanya aset yang belum tercatat tadi.
“Kalau udah perbedaan ya begitulah tax amnesty itu loh. Tapi kenapa KPK main-mainkan ini untuk nakut-nakutin saya itu loh,” ujarnya.
Fahri pun menuturkan, hal itulah yang ia tidak bisa terima dari KPK. Menurutnya, langkah KPK itu sebagai penyalahgunaan wewenang (abuse of power) untuk menakut-nakuti orang per seorang.
“Tax amnesti itu kan sudah menjadi UU, kenapa pula KPK mengutak-atik lagi? Kalau saya ada perbedaan bayar itu karena kita mengidentifikasi ulang tadi itu, tapi KPK tidak usah meributkan yang begitu, kalau gitu nanti semua orang akan meributkan tax amnesty,” katanya menambahkan.
Pewarta: DM | Rudi Niwarta
Editor: Achmad Sulaiman
