NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai politik anggaran pemerintah Indonesia untuk tidak mendukung penanggulangan bencana gempa dan tsunami.
Pasalnya, kata Fadli, data menunjukkan pada 2018 BNPB mendapatkan anggaran sekitar Rp 700 miliar. Namun di 2019 ini, turun menjadi Rp 610 miliar. Di satu sisi ancaman bencana meningkat, tapi dukungan anggaran bencana menurun.
“Penurunan ini membuktikan bahwa politik anggaran kita memang didesain untuk tidak mendukung penanggulangan bencana di tanah air,” kata Fadli dalam kultwet Twitternya, @fadlizon, Senin (25/2/2019) malam.
Fadli menyatakan, lima bulan pasca bencana gempa, likuifaksi dan tsunami di Palu Sulawesi Tengah, masih banyak warga bertahan di tenda-tenda darurat dengan fasilitas minim. Sebagian sudah tinggal di rumah hunian sementara (huntara).
Hal tersebut Fadli sampaikan ketika melakukan kunjungan kerja, Senin (25/2), ia mengunjungi dua bencana likuifaksi, yaitu di Petobo dan Balaroa. “Saya juga melihat lokasi pengungsian dan hunian sementara (huntara),” ujarnya.
Menurut dia, masih ada masyarakat yang tinggal di tenda-tenda darurat. Hal ini karena pembangunan huntara yang ditargetkan, belum tuntas dikerjakan. Padahal, target seharusnya selesai pada 28 Desember 2018.
“Pembangunan huntara perlu dipercepat karena butuh waktu masyarakat yang jadi korban untuk pindah ke lokasi hunian tetap (huntap). Tadi saya lihat kawasan Duyu yang akan dijadikan lokasi huntap masih dikerjakan tahap sangat awal,” katanya.
Catatan huntara di lapangan, tutur Fadli, baru 400an unit yang selesai dikerjakan oleh PUPR dari target 1.200 unit huntara. “Dari 400-an unit yang selesai, itupun baru sebagian yang sudah bisa ditempati,” katanya.
“Sebagian belum teraliri listrik. Keterlambatan ini akhirnya menambah sulit kehidupan para korban bencana, dimana pada saat sama juga masih mengalami trauma berat,” imbuhnya.
Selain itu, kata Fadli, warga di tenda darurat juga kerap kekurangan air bersih. Kondisinya secara umum masih jauh dari layak.
“Pembangunan huntara ini sudah sangat mendesak. Sebab masih banyak agenda pasca bencana lainnya, seperti kepastian dana stimulan, misalnya,” katanya.
Fadli membeberkan bahwa, sudah ada rencana dana stimulan sebesar Rp 50 juta untuk rumah rusak berat, Rp 25 juta untuk rumah rusak sedang, dan Rp 10 juta untuk rusak ringan. Kepastian dana ini perlu diperjelas oleh pemerintah pusat. Sebab yang memiliki wewenang untuk mencairkannya adalah pemerintah pusat.
Kondisi ini, kata Fadli, sangat memprihatinkan. “Selama ini kita dengar pemerintah pusat telah bergerak cepat. Tapi faktanya belum demikian. Penanganan bagi para korban bencana, jelas tak bisa dilepaskan sepenuhnya kepada Pemerintah provinsi,” katanya.
“Hal ini tak seharusnya terjadi, jika pemerintah punya perencanaan serius dalam aspek manajemen dan anggaran,” imbuhnya.
Fadli menambahkan, Indonesia yang berada pada tingkat kerawanan bencana tinggi, politik anggarannya seharusnya bersifat preventif terhadap penanganan bencana. “Tapi sayangnya tak demikian,” hematnya.
Berdasarkan nota keuangan 2019, masih kata Fadli, alokasi anggaran untuk BMKG, misalnya, Rp 1,75 triliun. Angka itu memang naik 9,37 persen dibandingkan alokasi tahun sebelumnya. Namun angka itu jauh di bawah anggaran yang diajukan BMKG sebesar Rp 2,7 triliun.
Pada tahun lalu, ungkapnya, kebutuhan anggaran BMKG mencapai Rp 2,69 triliun, namun anggaran yg dialokasikan hanya Rp1,70 triliun. Pada tahun 2017, dari kebutuhan Rp 2,56 triliun, anggaran yang diberikan Rp 1,45 triliun.
“Akibatnya, BMKG mendapatkan kendala untuk merawat, memperbaiki, ataupun melakukan pengadaan peralatan yg terkait dengan monitoring dan early warning system kebencanaan. Sistem penanganan kebencanaan kitapun jadi lemah,” tegas Fadli.
Pewarta: Ahmad S
Editor: Eriec Dieda
