NUSANTARANEWS.CO – Di balik trend bongkar pasang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) seakan memberikan sinyal betapa sektor energi begitu tampak sangat krusial. Enggan beri harapan palsu (PHP), Jokowi-JK sibuk lakukan konsolidasi.
Mengenai hal tersebut, anggota Komisi VII DPR Mukhtar Tompo, beranggapan bahwa selama 2 tahun ini, kabinet Jokowi-JK masih sibuk pada tataran konsolidasi program. Menurutnya, parameter paling kuat adalah adanya bongkar pasang ESDM.
“Secara sederhana, masyarakat bisa menilai bahwa Jokowi baru sedang dalam tahap mencari orang yang tepat untuk menggawangi kementerian ini,” ungkapnya seperti dikutip dari siaran pers, Jakarta, Selasa (18/10/2016).
Politisi dari Partai Hanura itu mengatakan, berbagai kebijakan Kementerian ESDM juga tumpang tindih, bahkan ada Peraturan Menteri yang bertentangan dengan Undang-Undang. “Setiap Menteri baru, membawa kebijakan baru, bahkan ada kesan menteri yang baru menyalahkan menteri yang lama,” kata Mukhtar.
Di sisi lain, misalnya saja soal kebijakan energi terbarukan, menurut Mukhtar, orang-orang yang mengawal Direktorat ini di Kementerian ESDM masih gagal meyakinkan parlemen, khususnya program-program yang akan mereka jalankan. “Transformasi sektor transportasi dari BBM ke gas pun belum menunjukkan kemajuan, apalagi dikaitkan dengan pengadaan biofuel,” ujarnya.
Sedangkan terkait dengan elektrifikasi, lanjut Mukhtar, mega proyek 35 ribu Mega Watt (MW) yang bertujuan mengatasi defisit listrik masih sulit terwujud. Perencanaan program tersebut hingga saat ini masih tambal sulam.
“Belum lagi komitmen elektrifikasi ini, belum disertai dengan spirit untuk memanfaatkan energi baru dan terbarukan,” ungkapnya lagi. Mukhtar menambahkan, terkait dengan pembangunan kilang minyak dan peningkatan eksploitasi dan eksplorasi minyak dan gas bumi (migas), program Pemerintah nampaknya sedang berjalan.
“Namun yang kita ingatkan, agar program-program tersebut tetap dalam kerangka kebijakan yang mengutamakan kepentingan nasional,” tandasnya.
Untuk melihat sukses tidaknya pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam bidang energi, harus melihat dari visi dan misi yang mereka canangkan saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu. Adapun visi dan misi pemerintahan Jokowi-JK di sektor energi ada 4, yaitu:
1. Jokowi-JK dalam mengembangkan energi terbarukan, terbagi menjadi jangka pendek: yakni membentuk badan khusus yang mengurusi energi baru dan terbarukan. Jangka panjang: yakni merubah sistem harga beli energi terbarukan.
2. Jokowi-JK akan melakukan transformasi sektor transportasi dari berbasis Bahan Bakar Minyak (BBM) ke gas dan merealokasikan sebagian subsidi BBM ke penyediaan biofuel.
3. Jokowi-JK berkomitmen untuk merancang strategi untuk mengatasi kelangkaan listrik, mengurangi biaya produksi, mengeliminasi subsidi, dan meningkatkan rasio elektrifikasi sampai 100%.
4. Jokowi-JK akan memberikan kemudahan administrasi, menyusun kembali tata kelola, membangun kilang minyak di Indonesia, meningkatkan ekplorasi dan eksploitasi migas di dalam dan luar negeri. (Deni)
