Connect with us

Hukum

Dugaan Permainan Proyek Ratusan Miliar di KemenPUPR, KPK Didesak Panggil Basuki Hadimuljono

Published

on

kemenpupr, perumahan rakyat, proyek sumatera barat, proyek batang kuranji, basuki hadimuljono, nusantaranews

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). (Foto: Istimewa)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) melalui satuan kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air WS Indragiri-Akuaman, WS Kampar, WS Rokan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan proyek Pembangunan bangunan pengendali sedimen Batang Kuranji dan anak sungainya yang berlokasi di kecamatan Kuranji Kota Padang.

“Tercatat dalam pantauan CBA bahwa Proyek Kemen PUPR ini masuk 4 tahun anggaran yakni 2017, 2018, 2019, dan 2020. Proyek ini sendiri bernilai Rp 244,1 miliar lebih,” ungkap Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman, Kamis (12/7/2018).

Jajang mengungkapkan Center for Budget Analysis (CBA) mencatat proyek pembangunan bangunan pengendali sedimen Batang Kuranji dan anak sungainya cukup alot dan panjang. Hal ini terlihat dari 4 kali amandemen.

“Catatan penting lainnya ditemukan adanya indikasi permainan dalam proyek bernilai ratusan miliar ini,” ucapnya.

Pertama, di pertengahan tahun 2015 pihak KemenPUPR menunjuk PT. PP selaku pemenang proyek dan menyepakati nilai proyek sebesar Rp 238.449.000.000, namun dalam perkembangannya terjadi beberapa kali amandemen.

Kedua, nilai proyek yang sebelumnya bernilai Rp 238,4 miliar berubah dan bertambah menjadi Rp 244.198.975.000. Hal ini sangatlah janggal karena selisih penambahan nilai cukup besar sebesar Rp 5,7 miliar.

Ketiga, dalam pelaksanaan pembangunan bangunan pengendali sedimen Batang Kuranji dan anak sungainya ditemukan indikasi mark up. Di mana pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT PP terkait pekerjaan galian dan timbunan, normalisasi sungai dan perkuatan tebing senilai Rp 27 milar lebih tidak sesuai dengan laporan yang diberikan, namun aneh PT PP tetap mendapatkan bayaran yang sama dari Kemen PUPR.

“Berdasarkan data di atas, CBA mendorong pihak berwenang, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti temuan di atas, jika perlu panggil Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk dimintai keterangan,” pungkasnya. (red/nn)

Editor: Banyu Asqalani

Advertisement

Terpopuler