KesehatanTerbaru

Dua Puluh Ribu ASN Pemprov Jatim Jalani Test Bebas Kanker

NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Demi mewujudkan Indonesia bebas kanker, sebanyak  20.442 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) wanita yang sudah menikah serta istri dari pegawai ASN di lingkungan Pemprov Jatim usia 30-50 tahun, melakukan test IVA.

Sasaran yang diperiksa di wilayah Kota Surabaya sebanyak 6.313 orang (31%), sedangkan yang di luar wilayah Kota Surabaya sebanyak 14.129 orang (69 %). Semua sasaran diwajibkan membawa fotocopi KTP dan Kartu JKN/BPJS Kesehatan.

Fungsi Pemprov Jatim dalam hal ini mensupport program Tim Penggerak PKK Provinsi Jatim yang dipandegani Nina Soekarwo. Diharapkan program ini bagian dari mendidik masyarakat agat tidak malu atau takut memeriksakan kesehatannya terutama test IVA. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati.

Hal itu dijelaskan dapat rapat kesiapan pelaksanaan pemeriksaan IVA test di lingkungan Pemprov Jatim yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jatim Soekarwo di Grahadi, Jum’at (27/10/2017).

“Pembukaan secara resmi dimulainya pelaksanaan pemeriksaan IVA test dan Sadanis oleh Gubernur Jatim pada Senin pagi (30/10) di halaman Gedung TP PKK Provinsi Jatim jalan Gayung Kebonsari Nomor lima enam A Surabaya,” kata Soekarwo.

Baca Juga:  Sekda Nunukan Hadiri Sosialisasi dan Literasi Keuangan Bankaltimtara dan OJK di Krayan

Dikatakan Soekarwo, di Kantor TP PKK mulai 30 Oktober – 4 November melakukan pemeriksaan sebanyak 3.928 orang dari 25 OPD. Sementara di Bhinaloka Kantor Setda Prov Jatim Jl Pahlawan no 110 Surabaya tanggal 30 Oktober – 1 November terdaftar 1.052 orang dari Biro-biro di lingkungan Setda Prov Jatim, Setwan, BPM, Bappeda, BPKAD, Bapenda, dan Dindik Prov Jatim.

Untuk pemeriksaan yang akan dilakukan di Puskesmas Ketabang, Sawahan, Mojo, Putat Jaya, Klampis Ngasem,Pucang Sewu, Mulyorejo mulai 30 Oktober–4 November akan memeriksa 1.334 orang.

Ditambahkan oleh Soekarwo,sedangkan 14.129 orang dari OPD dan UPTD luar Surabaya dilayani di Puskesmas luar Surabaya mulai 30 Okt – 4 Nop. Pimpinan OPD/UPTD untuk memeriksakan karyawannya ke Puskesmas terdekat dan data dilaporkan ke Ketua TP PKK.

Pewarta: Tri Wahyudi
Editor: Romandhon

Related Posts

1 of 23