NUSANTARANEWS.CO, Sumenep – Persoalan pembanguan jika dibahas seperti tidak ada ujungnya, bahasa tersebut mungkit pantas disempatkan untuk kepulaun. Mengingat ketimpangan pembangunan antara daratan dan kepulauan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep mengatensikan proritas pembangunan kepulauan kepada ekskutif, hal ini terungkap saat serap aspirasi (reses).
Wakil Ketua DPRD Sumenep Ahmad Salim, mendorong kepada pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep agar memprioritaskan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan. Mengingat daerah kepulauan jauh tertinggal dari pada daratan.
“Hasil pokok-okok pikiran wakil rakyat dalam reses, infrastruktur merupakan masalah dominan yang dikeluhkan masyarakat kepulauan. Sangat wajar jika pemerintah memproritaskan pembangunan di kepulauan,” kata Salim, Sumenep, Jumat (25/5/2018).
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyampaikan, Sumenep terdiri dari banyak kepulauan maka tidak ada alasan pemerintah memperhatikan pembangunan infrastruktur, tidak hanya infrastruktur jalan pembanguan fasilitas lain seperti tersedianya layanan kesehatan yang prima, kelistrikan dan dermaga menjadi kebutuhan yang sangat diharapkan oleh masyarakat kepulauan
Ahmad Salim tidak menapikkan jika pembangunan kepulauan membutuhkan anggaran yang banyak. Maka dari itu pemerintah harus mencari solusinya agar semua membangunan tidak hanya tergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep.
“Sebab jika semua anggaran pembangunan kepulauan dibebankan kepada APBD Kabuapten tidak akan cukup untuk menyelesaikan pembangunan di kepulauan. Maka butuh sumber anggaran daerah dan pusat,” jelasnya.
Sementara Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep Yayak Nurwahyudi mengatakan sumenep bukan wilayah tertinggal, tetapi kepulauan bisa menjadi acuan kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan DAK afirmsi. Pemkab Sumenep menganggarkan infrastruktur kepulauan tahun 2018 dan 2019 lebih besar dibandingkan daratan.
“Porsi anggaran infrastruktur kepulauan dari APBD sebesar 60 persen dan di daratan 40 persen atau, Rp 52 Miliar untuk kepulauan dan Rp 20 Miliar untuk infrastruktur di daratan,” pungkasnya
Pewarta : Danial Kafi
Editor: Achmad S.
