NUSANTARANEWS.CO – DPR Perlu Pertimbangkan Track Record Tito Karnavian. Ditunjuknya nama Komjen Pol Tito Karnavian sebagai calon Kapolri menggantikan Jenderal badrodin haiti yang sudah dekat dengan pensiun, tepatnya Juli 2016 mendatang ramai diperbicangkan sejumlah kalangan. Keputusan Presiden Joko Widodo ini menuai polemik dan kegaduhan baru di tubuh lembaga Kepolisian. Untuk itu, DPR RI diminta hati-hati dalam melakukan fit and proper test serta melibatkan sejumlah pihak agar tidak serampangan.
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting berpendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tidak boleh hanya sekedar memberikan atau tidak memberikan persetujuan sebagaimana Pasal 11 Undang-Undang Kepolisian. Namun perlu melakukan pemeriksaan mendalam terkait rekam jejak, integritas, maupun independensi calon Kapolri Komjen Pol Tito Karnavian.
Dia berpendapat, KPK, PPATK dan Komnas HAM mesti dilibatkan dalam fit dan proper test oleh DPR. Hal ini sebagai bentuk kontrol DPR terhadap pelaksaan janji Nawacita Jokowi-JK yang akan memilih Kapolri yang bersih, kompeten, antikorupsi, dan komit pada penegakan hukum.
“Pertimbangan politik semata seharusnya dikesampingkan untuk mendapatkan Kapolri yang berintegritas,” tuturnya kepada nusantaranews.co di Jakarta, Rabu(15/6/2016).
Menurutnya, Pemilihan Kapolri juga sepatutnya diletakkan dalam kerangka reformasi Polri. Apalagi mengingat Tito Karnavian usia dan angkatannya masih sangat muda.
Oleh karena itu, Komjen (Pol) Tito Karnavian pada fit and proper test di DPR nanti seharusnya mengungkapkan gagasannya akan reformasi Kepolisian dan bagaimana mencapainya. Jika Komjen (Pol) Tito Karnavian terpilih, nantinya akan dihadapkan pada penyelesaian kasus-kasus kriminalisasi dan pelanggaran HAM. Begitu juga dengan agenda mendorong Kepolisian yang bersih.
“Jadi Komjen (Pol) Tito Karnavian seharusnya dapat membuktikan bahwa pilihan Presiden Joko Widodo yang mengajukan dirinya sebagai calon Kapolri sudah tepat,” katanya. (Restu)
