NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Ratusan senjata dan amunisi milik Polri masih tertahan di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, pada Minggu, 1 Oktober 2017. Kabarnya, senjata-senjata itu ditahan oleh Badan Intelijen Strategis TNI karena belum diberikan izin.
TNI sendiri perlu memastikan senjata sebanyak 280 yang diimpor Polri dari Bulgaria itu. Pasalnya, senjata-senjata yang dimiliki Polri belakangan diketahui berstandar militer, padahal polisi maupun Brimob bukanlah kombatan atau bukan prajurit tempur. Sehingga, spesifikasi senjata api milik Polri tidak boleh menyerupai TNI. Polri bukanlah institusi kombatan laiknya tentara, melainkan non-kombatan yang tugas pokoknya menjaga Kamtibnas dan mengayomi masyarakat.
Heboh soal impor senjata ini memaksa Polri akhirnya menggelar konferensi pers dan mengakui kalau senjata tersebut miliknya diperuntukkan Korps Brimob. Namun, klarifikasi-klarifikasi Polri belakangan membuat masyarakat bingung karena antar satu dengan pejabat lain penjelasannya berbeda-beda. Ambil contoh misalnya Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto, tiga hari sebelumnya mengaku tidak tahu soal impor senjata itu dari mana asalnya. Sayang, tiga hari kemudian Setyo harus menarik ucapannya menyusul adanya impor senjata dari Bulgaria yang tertahan di Bandara Soetta.
Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto meminta baik Polri menjelaskan dengan sebenar-benarnya terkait dengan impor 280 pucuk senjata jenis Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) kaliber 40 x 46 milimeter dan 5.932 butir peluru.
Agus juga meminta TNI menjelaskan dengan terang-benderang soal isu 5 ribu pucuk senjata api yang akan dibeli institusi non militer yang sempat diungkapkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tempo hari lalu.
“Pertama kita harus menyelesaikan masalah tadi kepada seluruh masyarakat Indonesia tentang impor 5000 senjata itu. DPR mendorong supaya pemerintah memberikan keterangan yang tegas dan jelas soal impor senjata karena beberapa waktu yang lalu apa yang disampaikan Panglima TNI dan Menkopolkam tidak sejalur,” katanya di Jakarta, Kamis (5/10/2017).
“Sehingga ini harus disejajarkan dan disamakan. Untuk itu pemerintah harus memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya pada media, masyarakat masalah impor senjata tersebut,” lanjutnya.
Politisi Partai Demokrat itu meminta kepada TNI dan Polri untuk saling menjaga komunikasi agar timbul keserasian dalam rangka menyatukan kekuatan untuk menjaga NKRI. “Tentunya baik dari TNI-Polri tentunya juga harus dijaga supaya keserasian, keseimbangan betul-betul terjalin karena TNI-Polri harus betul-betul kuat dan mempunyai kekuatan yang menyatu,” pungkasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Andreas Huga Pareira menjelaskan Polemik Impor senjata yang dilakukan oleh Polri merupakan kesalahan prosedur dalam melakukan impor senjata.
“Itu bukan barang yang ilegal. Lebih menyangkut antara aturan dan prosedur dan instansi sehingga kalau ada hal-hal yang sifatnya miss understanding, salah pengertian di antara instansi,” ujar Andreas
Karenanya, ia meminta kepada TNI-Polri untuk menyelesaikan polemik impor senjata tersebut secara kelembagaan. “Saya kira harus diselesaikan secara internal dan instansi instansi terkait tersebut. Apapun kita bagian dari satu bangsa Indonesia,” ucapnya.
Pewarta: Syaefuddin A/Editor: Eriec Dieda
