NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menyatakan kekhawatiran beberapa pihak tentang kebijakan sekolah lima hari yang dapat mengancam eksistensi madrasah diniyah dinilai terlalu berlebihan. Menurutnya Muhammadiyah-lah yang semesti cemas dan juga dirugikan terhadap kebijakan tersebut.
Muhammadiyah saat ini mempunyai 24 ribu TK/ABA, 15.500 SD-sekolah menengah termasuk madrasah, belum juga dinniyah informal. Menurutnya kebijakan tersebut sebenarnya bisa diintegrasikan dengan pendidikan agama.
Hal senadapun disampaikan oleh Ketua PP Muhammadiyah bidang Tarjih dan Tabligh, Yunahar Ilyas. Ia berpendapat bahwa penolakan yang dilakukan oleh beberapa pihak mengenai full day school tidak ilmiah dan masuk akal. Menurutnya madrasah dinniyah yang dimulai pada sore hari berstatus seperti halnya kursus. Artinya pemerintah tidak boleh mengesampingkan perombakan sistem pendidikan hanya karena madrasah tersebut.
“Sebenarnya statusnya, mohon maaf, Madrasah Dinniyah sore itu hanya kursus saja,” ungkap Yunahar.
Alumni madrasah diniyah, Miftahul Aziz menyesalkan sikap muhammadiyah dalam menanggapi persoalan sekolah lima hari ini. Menurutnya Muhammadiyah harus paham persoalan dinamika pendidika yang ada di Indonesia, termasuk di dalamnya ada pendidikan ala NU.
“Pernyataan Muhammadiyah menunjukkan ketidakpahaman Muhammadiyah, terhadap model Madrasah Diniyah pesantren dan Madrasah Diniyah di kampung-kampung,” kata dia Selasa (20/6/2017).
Ketua DKN Garda Bangsa ini mengecam sikap dari Muhammadiyah yang beranggapan penolakan dari beberapa pihak tersebut tidak rasional dan tidak fair. “Terlalu menyederhanakan masalah. Pernyataan yang menolak FDS tidak ilmiah merupakan bentuk arogansi yang tidak menunjukkan sikap seorang pendidik,” pungkasnya.
Reporter: Ucok Al Ayubbi
Editor: Romandhon
