NUSANTARANEWS.CO – Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjadi tuan rumah pertemuan yang merupakan SKB (Sidang Komisi Bersama) Ekonomi pertama pasca implementasi kesepakatan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Pembukaan resmi SKB Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan antara Republik Indonesia – Republik Islam Iran dibuka secara resmi di Jakarta, Jumat (25/11).
Hadir dalam pertemuan ini seperti Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Iran Mahmoud Vaezi, Duta Besar Iran untuk Republik Indonesia Valioah Mohammadi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran Octaviano Alimudin dan lebih dari 100 delegasi dari kedua negara yang terdiri dari pejabat tinggi pemerintahan serta sektor swasta.
Dilansir ekon.go.id Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memimpin delegasi Republik Indonesia. Sementara Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Iran Mahmoud Vaezi menjadi pimpinan delegasi Iran dalam SKB ke-12 ini. Perundingan dua pihak dibagi ke dalam empat komite, yakni komite keuangan dan perbankan, komite perdagangan, komite industri dan investasi, komite energi dan infrastruktur serta kerja sama lainnya.
Menurut Darmin, Iran merupakan sahabat dan mitra strategis bagi Republik Indonesia. Hubungan bilateral kedua negara semakin erat pasca pertemuan bilateral kedua negara di KTT KAA tahun lalu serta KTT Luar Biasa OKI bulan Maret 2016 lalu. Momentum tersebut juga kian terjaga pasca implementasi JCPOA yang mencabut sebagian sanksi ekonomi terhadap Iran.
“Kedua negara diikat oleh kesamaan nilai dan budaya serta telah menjalin kerja sama di berbagai bidang, antara lain bidang ekonomi, pendidikan, riset dan teknologi, kesehatan, olahraga,” ungkap Darmin.
Seperti diinformasukan, nilai total perdagangan bilateral Indonesia-Iran pada 2015 mencapai USD 273,1 juta, mengalami tren penurunan sebesar 38,51% sejak 2011 yang tercatat sebesar USD 1,8 miliar. Sementara sampai bulan Agustus 2016, nilai perdagangan bilateral hanya mencapai USD 150 juta atau lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar USD 195 juta.
Demikian pula di bidang investasi, berdasarkan catatan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi Iran di Indonesia secara kumulatif dalam periode 2011-2014 sebesar USD 6,3 juta dengan 16 proyek.
“Saya tetap yakin angka tersebut tidak mencerminkan potensi perdagangan kedua negara. Kita harapkan pelonggaran sanksi sebagai konsekuensi dari Implementation Day Joint Comprehensive Plan of Action dapat memulihkan kembali hubungan bilateral Indonesia dan Iran,” kata Darmin.
Pemerintah juga melihat potensi yang menjanjikan pada kerja sama di sektor energi. Pertamina dan National Iranian Oil Company (NIOC) telah bekerja sama dalam suplai LPG pada tahun ini sebesar 88.000 ton dan jumlahnya akan terus meningkat pada tahun depan. Kerja sama ini dapat ditingkatkan ke sektor-sektor lainnya seperti crude oil, refinery, produk petrokimia dan lainnya di masa mendatang.
Pada kesempatan itu, kedua pihak juga telah menandatangani “Agreed Minutes of the Twelfth Session of Joint Commission on Economic and Trade Cooperation between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran“ yang mencakup berbagai program kerjasama strategis antara kedua negara. Dokumen tersebut akan menjadi salah satu yang akan dilaporkan kepada kedua kepala negara.
“Saya berharap semoga kerjasama bilateral antara Indonesia dan Iran di bidang ekonomi dapat terus ditingkatkan yang tentunya untuk mencapai kemakmuran bersama di masa yang akan datang,” ungkap Darmin. (der-02/ekon)
