NUSANTARANEWS.CO – Demi Kedaulatan Negara, Operasi Keamanan Laut Harus Jadi Priotitas Pemerintah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) diimbau untuk mengevaluasi para pembantunya di Kabinet Kerja. Pasalnya, para Menteri yang tak selaras dengan pemikiran Presiden dipastikan bakal menghambat percepatan pembangunan. Wakil Ketua Komisi I DPR-RI TB Hasanuddin mengatakan, perintah Presiden Jokowi kepada Kepala Bakamla untuk memberantas penyelundupan memang sudah tepat.
Namun, bila anggaran Bakamla masih minim dan tidak cukup untuk menjalankan program besar pengamanan kelautan, maka hal itu ibarat jauh panggang dari api atau tindakannya bisa tidak sesuai dengan harapan. “Saya melihat sejauh ini Bakamla sudah menjalankan perintah Presiden dengan benar. Penyelundupan banyak yang diberantas, misalnya kapal-kapal ikan ilegal. Namun, kasus penyelundupan ini terlalu banyak. Kalau anggarannya tidak ada kenaikan, bagaimana bisa pemberantasan itu dapat dilakukan secara tuntas,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (5/6/2016).
Menurut TB Hasanuddin, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) seharusnya mampu menterjemahkan pemikiran Presiden Jokowi saat memberikan intruksi kepada Bakamla. Apalagi, sambung TB Hasanuddin, Bakamla harus mengawasi laut yang luasnya hingga tiga juta kilometer persegi dari Sabang sampai Merauke. “Jika melihat anggaran Bakamla yang tak mengalami kenaikan, saya berpikir Kemenkeu tidak mendorong sedikitpun penguatan Bakamla untuk pemberantasan penyelundupan, atau memang ada upaya oknum di internal Kemenkeu yang berusaha menggagalkan upaya pemberantasan penyelundupan,” tutur TB Hasanuddin.
Sebagaimana diketahui, anggaran untuk Bakamla tahun 2016 hanya mendapat alokasi sebesar Rp 326,2 Miliar. Bandingkan dengan anggaran untuk Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) sebesar Rp 805,4 miliar dan Badan Intelejen Negara (BIN) sebesar Rp 1.592 miliar .
Sementara, rencananya dalam APBNP 2016 yang akan datang Kemenkeu tidak memproyeksikan ada penambahan untuk Bakamla. Sementara BIN direncanakan akan mendapat penambahan sebesar Rp 833 miliar menjadi Rp 2,425 triliun . “Operasi intelejen memang perlu. Tapi, demi kedaulatan negara, operasi keamanan laut pun menjadi prioritas pemerintah,” tegas TB Hasanuddin.
Melihat dari fakta itu, TB Hasanuddin berpendapat, pengalokasian anggaran di sektor penegakan hukum dan keamanan laut tak selaras dengan pemikiran Presiden Jokowi dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sebab, Bakamla dalam memberantas perdagangan gelap dan illegal fishing justru mampu meningkatkan pendapatan negara.
“Perang terhadap penyelundupan yang dilakukan Bakamla dapat mengoptimalkan penerimaan negara, salah satunya dari penerimaan Bea dan Cukai. Dengan demikian, pembangunan yang sudah direncanakan Presiden untuk kesejahteraan rakyat dapat berjalan cepat,” pungkas TB Hasanuddin. (ER/ED)
Baca juga: Indonesia Jadi Sasaran Program Maritime String Of Pearl
