NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan ingin menggandeng KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam proses seleksi calon ketua umum di Munaslub Golkar mendatang.
Dedi mengatakan saat ini DPP Partai Golkar akan menggelar rapat pleno pada Rabu (13/12/2017) malam. Rapat pleno tersebut, kata dia, salah satunya akan membahas tentang waktu pelaksanaan Munaslun Golkar.
“Ya yang pertama adalah besok malam ada rapat pleno DPP, untuk membahas Munaslub dan berbagai perangkat administratif kepartaian lainnya,” ujar Dedi di Jakarta, Selasa (12/12/2017).
Dedi berharap Munaslub Partai Golkar dapat dilaksanakan tidak lebih dari 20 Desember 2017. “Yang penting tidak lebih dari tanggal 20. Mau tanggal 18, 19 juga bisa,” katanya.
Dedi meminta agar Munaslub nanti cukup dengan memprioritaskan pemilihan Ketua Umum, Sekjend dan Bendahara Umum. Mengingat hal tersebut sebagai salah satu persyaratan di KPU.
“Di tanggal 20 itu sudah penetapan. Bila ada Munas tidak usah lagi terlalu terganggu dengan penyusunan pengurus. Tahap pertama cukup diputuskan ketua umum, sekretaris jenderal dan bendahara umum,” terangnya.
Untuk komposisi pengurus, lanjut Dedi, karena setiap kota ingin berorientasi pada Golkar yang memiliki semangat perubahan, maka dirinya menyarankan agar nanti ada kriteria-kriteria yang dibuat.
Selain itu Bupati Purwakarta ini berencana menggandeng KPK untuk memastikan bahwa calon ketua umum Golkar tidak terindikasi atau tersangkut persoalan korupsi.
“Kerja sama dengan KPK dengan lembaga hukum untuk dipastikan orang-orang yang masuk ke Golkar tidak ada masalah,” tandasnya.
Pewarta: Syaefuddin A
Editor: Romandhon
