NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Cak Imin: Pancasila Sumber Pijakan Berbangsa. Sudah saatnya bangsa Indonesia harus berpikir kritis dan radikal untuk memahami Pancasila sebagai way of life. Sebagaimana diketahui, Pancasila sudah menjadi konsensus berbangsa dan satu-satunya dasar bernegara.
Dalam hal ini, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (23/7) saat ditanya tentang anti-Pancasila, dirinya hanya menjawab, Pancasila merupakan sumber pijakan dalam membangun bangsa Indonesia.
“Pancasila itu sumber hukum sumber inspirasi pijakan kebersamaan dalam berbangsa yang menjembatani segala perbedaan dan pendapat yang plural di tanah air,” ujar Cak Imin sapaan Muhaimin Iskandar.
Sementara itu, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Komunikasi Dr. Juri Ardiantoro (21/6) menegaskan bahwa Pancasila sudah menjadi konsensus berbangsa dan satu-satunya dasar bernegara. Konsekuensi logisnya, sebagai dasar negara, Pancasila mengatur perilakunya negara. Pancasila mengatur ‘budi pekertinya’ negara.
Sebagai ‘budi pekertinya’ negara, Pancasila harus menjadi laku dalam praktek dan kebiasaan bertindak oleh penyelenggara negara. Sehingga rakyat bisa melihat negaranya yang seutuhnya.
Jika selama ini hanya rakyat yang ‘disudutkan’ untuk menjalankan Pancasila, lantas bagaimana hukumnya jika rakyat sebaliknya menuntut pihak penyelenggara negara menjalankan Pancasila? Menurut Juri Ardiantoro, langkah tersebut bagus, agar semua kebijakan para penyelenggara negara tidak keluar koridor Pancasila. “Ya boleh. Tapi itu ada caranya. Semuanya wajib menjalankan negara. Hanya perannya yang berbeda-beda,” tegasnya.
Salah satu cendekiawan muda Nahdlatul Ulama (NU) Muhammad Al-Fayyadl berpandangan bahwa orang yang menentang dan melanggar Pancasila berarti ia anti-Pancasila, termasuk yang tidak menjalankan dan mengamalkannya.
Secara holistik, Fayyadl mendefinisikan ‘anti-Pancasila’ berarti siapa saja, individu maupun kelompok, yang tindakannya melanggar dan mengkhianati seluruh kelima sila Pancasila. Misalnya, dirinya mencontohkan, seorang pejabat pemerintah yang menggunakan cara-cara represif terhadap rakyatnya dalam menjalankan kebijakannya, bagi Fayyadl itu juga melanggar Sila Empat Pancasila yang bersemangat musyawarah.
Pewarta/Editor: Romandhon
