NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Terkait penempatan dana Jiwasraya pada saham PT Mahaka, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak mencopot Erick Thohir dari jabatannya sebagai Menteri BUMN di Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.
“Sebaiknya Joko Widodo jangan tutup mata dengan adanya investasi Jiwasraya di saham-saham junk (sampah) hingga di atas 5% seperti saham berkode ABBA alias Saham PT Mahaka Group milik Menteri BUMN Erick Thohir,” ungkap Waketum DPP Gerindra, Arief Poyuono melalui keterangan tertulis, Jakarta, Jumat (27/12/2019).
Menurutnya, jika Presiden Jokowi memang menghendaki adanya perbaikan BUMN, maka sebaiknya Erick Thohir dicopot dari jabatannya supaya proses penyelidikan kasus Jiwasraya di Kejagung tidak terjadi conflict of interest alias konflik kepentingan.
Poyuono menuturkan, holding asuransi untuk menyelesaikan permasalahan Jiwasraya yang dirampok secara brutal adalah kartu mati belaka dan hanya untuk mengulur-ulur waktu serta sebagai upaya untuk menghilangkan jejak pembobolan Jiwasraya.
Sekadar diketahui, BUMN asuransi lainnya yang hendak di-holding tak sedikit penyakit di tubuhnya. Bahkan bermasalah, di mana banyak terjadi fraud dalam penempatan investasi. Ambil contoh misalnya, Askrindo yang juga punya masalah yang sama seperti dialami Jiwasraya. Belum lagi Jasindo yang belum lama ini Direktur Utamanya jadi pesakitan korupsi. Jadi, yang mana asuransi BUMN yang punya kinerja bagus?
Selain itu, pembentukan holding BUMN asuransi juga memerlukan waktu yang panjang karena perlu untuk menginvetarisir aset-aset BUMN asuransi yang akan di-holding-kan.
“Kedua, segera jika DPR memang bukan DPR boneka, segera bentuk Pansus Jiwasraya dong seperti kasus pembobolan Bank Century,” desak Poyuono.
Dia mengatakan langkah itu penting agar semua terungkap, ke mana saja dana Jiwasraya dibobol dan siapa saja yang menikmati.
“Jangan sampai proses hukum terhadap kasus Jiwasraya hanya terkena pada kroco-kroco saja, tapi aktor utama pembobolan Jiwasraya tenang-tenang aja dan berlagak bersih di lingkaran Jokowi,” cetus Poyuono.
Hal paling penting lagi, lanjut dia, DPR juga harus meminta pertanggung jawaban Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas yang tidak menjalankan tugasnya dengan benar, dan hanya menge-cek melalui laporan-laporan keuangan Jiwasraya yang fiktif selama ini.
“Tidak tertutup kemungkinan ada oknum-oknum di OJK yang juga menikmati dana pembobolan Jiwasraya,” sebut Poyuono.
“Yang pasti, dua mantan Direksi Jiwasraya yaitu Hary Prasetyo mantan anak buah Moeldoko dan Hendrisman Rahim harus mau jadi whistle blower dan jangan mau dijadikan wadal Jiwasraya,” pungkasnya. (sal/men)
Editor: Eriec Dieda
