NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tentang adanya institusi di luar militer yang mencatut nama Presiden Joko Widodo untuk mendatangkan 5.000 senjata ilegal membuat suhu politik nasional memanas. Beragam spekulasi dan rumor berkembang pesat di tengah-tengah masyarakat, ditambah lagi pernyataan Gatot tepat menjelang peringatan pengkhianatan G30S/PKI.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto akhirnya angkat suara meluruskan kabar berita yang menyebutkan adanya lembaga sipil yang akan mendatangkan 5.000 senjata api ke tanah air. Banyak pihak menduga, lembaga sipil yang dimaksud tak lain adalah Badan Intelijen Negara (BIN).
Tak hanya itu, muncul juga rumor yang menyebutkan bahwa senjata yang akan diimpor adalah senjata laras panjang, bukan laras pendek atau pistol.
“Setelah dikonfirmasikan kepada Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN dan instansi terkait, terdapat pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek buatan PINDAD (bukan 5.000 pucuk dan bukan standar TNI) oleh BIN untuk keperluan pendidikan intelijen,” kata Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Minggu (24/9/2017) malam.
Menurutnya, informasi dari Panglima TNI tentang adanya institusi di luar TNI dan Polri yang akan membeli 5000 pucuk senjata standard TNI, tidak pada tempatnya dihubungkan dengan eskalasi kondisi keamanan, karena ternyata hanya adanya komunikasi antar institusi yang belum tuntas.
Ia menambahkan, pengadaan senjata ini izinnya bukan dari Mabes TNI melainkan dari Mabes Polri. Dengan demikian, kata dia, prosedur pengadaan senjata tersebut tidak secara spesifik memerlukan kebijakan presiden.
“Berdasarkan penjelasan ini diharapkan tidak ada lagi polemik dan politisasi atas kedua isu tersebut,” pintanya. (ed)
(Editor: Eriec Dieda)
