NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo mengatakan saat ini Bawaslu sedang melakukan pemetaan Indeks konflik Pemilu (IKP). Menurutnya IKP sangat penting menyusun strategi pengawasan dalam mendeteksi secara dini tentang potensi pelanggaran.
“Kami memang sekarang sedang menyusun IKP, nanti tentu akan kami luncurkan. Sekarang masih dalam tahapan pengumpulan data data ditingkat provinsi,” katanya, Jum’at (18/8/2017).
Menurut Ratna, di dalam IKP memang ada indikator yang digunakan. Diantaranya pemutakhiran daftar pemilih, politik uang, penyelenggara pemilu dan juga pemungutan suara.
“Jadi nanti angka kerawanan tertinggi perdaerah akan terpetakan kalau sudah ada pengertian secara langsung di lapangan,” ujarnya.
Ratna melanjutkan, bawaslu mengedepankan pengawasan dan pencegahan dengan menjadikan masyarakat sebagai bagian terpenting dalam melakukan pengawasan proses pemilu. Jadi, kata Ratna, tagline Banwaslu sekarang sudah berubah, ‘bersama rakyat awasi pemilu’.
“Nah ini kami mau mengangkat posisi masyarakat bukan lagi hanya sebagai pemilih tapi sebagai pemilik kedaulatan rakyat,” terang Ratna.
“Jadi rakyat harus menjadi bagian yang mengawasi. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Karena kewenangan penegakan hukum itu memang hanya ada di Bawaslu makanya peran ini harus kami makasimalkan,” ungkapnya.
Bawaslu akan memaksimalkan peran masyarakat sampai pada tahapan bagaimana masyarakat merasa penting untuk melapor kalau ada indikasi pelanggaran yang dilihat langsung. “Jadi kami sedang menggalakkan kegiatan sosialisasi itu, kami sedang mendesain banyak sekali kegiatan sosialisasi seperti salah satu jok pengawasan partisipasi. Ini akan kami buat diseluruh provinsi,” tutupnya.
Pewarta: Syaefuddin A
Editor: Romandhon
