NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Bappenas diminta evaluasi kinerja program karena statusnya sebagai lembaga yang dapat mengevaluasi kinerja kementerian dan lembaga yang memiliki perang penting dalam penguasaan ekonomi dan pembangunan.
Menurutnya, selama era pemerintahan presiden, fokus penguatan sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak telah mampu menorehkan keberhasilan dalam berswasembada beras pada bulan Nopember 1984.
“Presiden Soeharto menerima penghargaan dari lembaga pangan dunia Food and Agriculture Organization/FAO) atas kinerja pertanian ini,” kata Defiyan dikutip dari keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (3/5/2019).
Keberhasilan Soeharto, meskipun masih disanggah oleh Menteri Pertanian, harus dipandang sebagai sebuah pengakuan obyektif dunia internasional atas pencapaian sebuah program yang berprioritas, terencana dan terarah serta adanya disiplin program dan anggaran.
Baca juga: Bappenas Sebagai Tangki Pemikir
“Kinerja ini tentu akan mampu kita raih kembali tentu dengan menempatkan Bappenas sebagai lembaga yang memiliki otoritas merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi sasaran-sasaran (target) program masing.masing kementerian/lembaga negara. Dengan mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Bappenas ini, maka Presiden tidak perlu lagi membuat badan atau lembaga yang secara khusus mengevaluasi kinerja para pembantunya,” papar dia.
Dia menambahkan, peran Bappenas menjadi kunci. Bappenas dapat berperan juga sebagai penidaklanjut notulen rapat-rapat kabinet yang selama ini karena ketidakjelasan peran, akhirnya berakhir pada saling lempar tanggungjawab diantara kementerian/lembaga atas suatu isu dan permasalahan yang dihadapi publik.
“Banyak sekali hasil notulen rapat yang tidak menjadi tindaklanjut kementerian teknis, sebagai contoh kecil yang berdampak besar atas konsistensi sebuah program dan anggaran adalah kebijakan Kementerian Pertanian melalui program 10 juta ekor ayam secara tiba-tiba untuk masyarakat yang berdampak pada pengalihan anggaran dari program lain yang sedang berjalan sejumlah Rp 780 miliar,” urainya.
Kebijakan program yang diputuskan di tengah jalan ini, tambah dia, tentu akan mengganggu kesinambungan program lain yang telah dirancang dan direncanakan secara matang sejak awal, tentu akan mengganggu kinerja program yang dipotong anggarannya.
“Kebijakan tidak impor produk-produk pertanian yang telah dicanangkan presiden justru menjadi kontraproduktif oleh keputusan Menteri Perdagangan yang melakukan hal sebaliknya,” papar Defiyan.
“Kebijakan yang seperti ini dan dilakukan ditengah jalan jelas menunjukkan bahwa Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan tak mematuhi perencanaan program yang telah disusunnya dan berbuat sekehendak hati sesuai seleranya,” sambung dia.
(eda)
Editor: Eriec Dieda
