NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat ini tengah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap anggaran alat utama sistem persenjataan (Alutsista) di Kementerian Pertahanan dan TNI.
Anggota I BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, BPK masih mempertimbangkan apakah akan membuka hasil PDTT tersebut ke publik atau tidak. Pasalnya hal tersebut bersifat rahasia dan berpengaruh terhadap keamanan negara.
“Kita pertimbangkan ini pertahanan negara ada ranah publik diajak ada yang harus dijaga. Pertahanan negara harus dijaga,” ujar Agung di kantornya, Jakarta, Kamis (12/10/2017).
Agung mengaku, selama ini BPK kata Agung terbuka untuk menerima laporan dari berbagai lapisan masyarakat. Melihat urgensi dan kepentingan audit informasi tersebut layak dibuka ke ranah publik atau tidak.
“Diharapkan publik bersama-sama membantu melaporkan. Kalau tidak diungkap ke publik sudah jadi pertimbangan BPK. Intinya BPK komitmennya untuk memberikan solusi,” kata Agung. Kebijakan tersebut didasarkan semata-mata pada unsur tanggung jawab sosial BPK.
“Moratorium TKI dan PNS itu kami ungkap ke publik Karena kita harap dengan diungkap, publik bisa sama-SAMA mengawasi. Tapi ada informasi yang kita tidak ungkap ke publik dengan pertimbangan bahwa materi tersebut rahasia,” tambah Agung.
Sebelumnya diketahui BPK mulai mengaudit pengadaan Alutista yang dilakukan Kementerian Pertahanan dan TNI. Pemeriksaan akan melihat laporan dari 2007 sampai 2017.
Pewarta: Richard Andika
Editor: Ach. Sulaiman
