NUSANTARANEWS.CO, Washington – Amerika Serikat (AS) tidak ingin terburu-buru mengakui pemerintahan sementara Afghanistan yang didominasi oleh Taliban. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih Jen Psaki pada hari Rabu (8/9) kepada wartawan bahwa, Gedung Putih tidak menganggap Taliban sebagai bagian dari komunitas global yang dihormati dan dihargai.
Psaki mengungkapkan bahwa jajaran Kabinet pemerintahan sementara Afghanistan berisi anggota Taliban yang pernah ditahan oleh pasukan AS. Psaki mengaskan ada banyak hal yang harus dilakukan oleh Taliban sebelum mendapatkan pengakuan.
Psaki juga menekankan bahwa AS dan komunitas internasional saat ini tengah memantau dengan serius apakah Taliban akan menghormati hak wanita dan memberikan kebebasan bagi orang-orang yang ingin meninggalkan negara itu.
Sejauh ini, AS beserta sekutu dan mitra-mitranya memang sedang memastikan kebebasan bergerak dan perlindungan hak-hak wanita di Afganistan yang dikuasai Taliban.
Terkait dengan itu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas secara bersama memimpin pertemuan daring mengenai Afganistan pada hari Rabu (8/9) yang diikuti oleh 22 negara, Uni Eropa, Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), dan PBB. Namun Cina dan Rusia tidak hadir dalam pertemuan tersebut.
Dalam jumpa pers di sebuah pangkalan udara AS di Jerman, Blinken dan Maas mengatakan bahwa Taliban telah menunjuk menteri-menteri untuk pemerintahan sementaranya, namun susunan itu tidak memenuhi standar inklusivitas, kata Blinken.
Blinken menuampaikan bahwa daftar nama yang diumumkan itu secara eksklusif terdiri dari anggota Taliban atau rekan dekat mereka tanpa memasukkan wanita di dalamnya.
Maas juga mengungkapkan kekhawatiran dengan mengatakan dirinya tidak bisa memandang hal itu secara optimistis.(Red)
