NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Untuk mengatasi defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan, Presiden Jokowi meminta jajarannya meningkatkan investasi dan ekspor. Kedua hal itu menjadi kuncinya, kata Jokowi. Kemudian, dia meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan kemudahan proses usaha.
“Nah, investasi dan ekspor kuncinya kata Joko Widodo. Kalau begitu sih anak SMA yang belajar IPS juga ngerti mas. kalau neraca perdagang kita tekor artinya impor lebih banyak dari ekspor dan untuk tidak tekor ya ekspor musti ditingkatkan dengan investasi yang berbasis produk ekspor,” kata Waketum Partai Gerindra, Arif Poyuono, Jakarta, Rabu (13/3/2019).
Poyuono mengingatkan Jokowi, agar produk ekspor bisa meningkat tentunya kualitas dan harga bisa bersaing dengan produk impor, maka biaya produksi ekspor Indonesia harus lebih rendah dibandingkan produk impor.
“Bagaimana produk ekspor mau bersaing wong pajak perusahaan di Indonesia saja paling tinggi di negara-negara ASEAN, belum lagi biaya silumannya,” cetus Poyuono.
Dia menambahkan, investasi memang benar untuk mengurangi tekornya neraca dagang RI. Tapi sayangnya, lanjut dia, investasi yang ditanam di Indonesia yang didanai dari hutang semasa pemerintahan Jookowi itu tidak punya efek untuk mengurangi ketekoran neraca dagang RI. Kenapa? Karena investasi asing dan investasi pemerintah yang didanai oleh hutang belanja modal dan belanja bahan baku serta alat-alatnya semua impor,” urainya.
Kemudian, tambah Poyuono, pemberdayaan usaha rakyat secara positif dalam meningkatkan volume produksi. Secara lebih lanjut, hal ini akan mampu meningkatkan ekspor dan menekan nilai impor.
“Sayangnya, dalam praktik kangmas Joko Widodo tidak dijalankan,” sebutnya.
Anehnya, kata dia, kesadaran Jokowi soal neraca pedagangan dan neraca transaksi berjalan itu macet atau defisit, Jokowi malah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen.
“Dan kurs dolar Rp 10 ribu. Makanya itu cuma mimpi Jokowi aja barangkali, dan sesumbar,” sindir Poyuono.
(eda)
Editor: Eriec Dieda
