NUSANTARANEWS.CO – Anggota Komisi VII DPR RI, Ramson Siagian, mengaku pesimis dengan kesiapan Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan Paris Agreement of United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris tentang Kerangka Kerja Konvensi Perubahan Iklim).
Baca Juga: Pemerintah Bakal Implementasikan Paris Agreement, Satya Yudha: Ini Berita Bagus
Menurut Politisi dari Partai Gerindra itu, Pemerintah harus mensosialisasikan terlebih dulu kepada masyarakat. “Bagaimana kesiapan masyarakat jika Perjanjian Paris itu akan dibuatkan Undang-Undang (UU) sebagai payung hukumnya?,” ungkap Ramson penuh tanya, Jakarta, Senin (17/10).
Jika Pemerintah memang berniat mengimplementasikan Perjanjian Paris tersebut melalui UU, Ramson menegaskan, maka Pemerintah harus mampu mengganti bahan bakar kotor atau berbasis fosil yang selama ini masih digunakan pada hampir semua sektor kehidupan.
“Untuk pembangkit listrik saja kita masih pakai batu bara yang berbasis fosil. Begitu juga dengan bahan bakar transportasi, kita masih menggunakan BBM (Bahan Bakar Minyak),” ujarnya.
Ramson menyebutkan, yang telah siap mengimplementasikan Persetujuan Paris tersebut adalah Jepang. Namun, Ramson menegaskan, keadaan yang terjadi di Jepang sangatlah berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia.
“Kalau di Tokyo itu seluruh kendaraan sudah memakai gas sebagai bahan bakar, tidak ada lagi yang pakai BBM. Kalau kita mau tentu harus ada konsekuensinya,” katanya.
Ramson sekali lagi mengingatkan, Pemerintah harus memberikan penjelasan secara massif terlebih dahulu kepada masyarakat pula dengan penjelasan secara massif kepada masyarakat sebelum rencana tersebut benar-benar diimplementasikan di Indonesia.
“Kalau mau disahkan harus ada sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Karena mobil-mobil yang di atas 5 tahun sudah tidak boleh ada lagi. Masyarakat harus tahu itu,” ungkapnya menambahkan. (Deni)
