Ekonomi

Komisi VII DPR RI Dorong Percepatan Proyek Listrik 35.000 MW

Anggota DPR RI Fraksi PKB Ratna Juwita Sari. (Foto: David untuk NUSANTARANEWS.CO)
Anggota DPR RI Fraksi PKB Ratna Juwita Sari. (Foto: David untuk NUSANTARANEWS.CO)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Komisi VII DPR RI dorong percepatan proyek pembangunan tenaga listrik 35.000 MW yang diperuntukkan untuk desa tertinggal. Hak ini disampaikan anggota DPR RI Fraksi PKB Ratna Juwita Sari dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Plt Direktur Utama PLN, Sripeni Inten Cahyani.

“Kami banyak bertanya tentang road map plan PLN 5 tahun ke depan, terkait capaian percepatan proyek pembangunan 35.000 MW,” kata Ratna dalam keterangannya dikutip, Rabu (27/11/2019).

Sebagai bagian dari Komisi VII yang membidangi energi, riset dan teknologi, Ratna mengaku pihaknya sedang mendiskusikan pemerataan rasio elektrifikasi PLN. Di mana pada akhir tahun 2019 sudah mencapai 98,7%, namun kenyataannya baru ada 2.510 desa yang teraliri listrik.

“Jumlah tersebut melebihi jumlah desa yang tertinggal, terdepan dan terluar, sebanyak 1.138 desa di 65 kabupaten/kota se-Indonesia,” tambahnya.

Menurut Ratna Juwita, listrik memiliki peran vital, tidak hanya untuk kelangsungan hidup, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Baca Juga:  Sekda Nunukan Hadiri Sosialisasi dan Literasi Keuangan Bankaltimtara dan OJK di Krayan

Menurutnya RDP berlangsung secara dialogis. Sejumlah pertanyaan diajukan kepada Plt Direktur Utama PLN, Sripeni Inten Cahyani.

“Kami juga menanyakan mengapa PLN sebagai operator tunggal sirkulasi listrik negara selalu merugi? Sehingga membutuhkan subsidi semakin besar dari tahun ke tahun. Bagaimana persentase pemanfaatan subsidi itu? Apakah benar untuk masyarakat yang benar-benar tidak mampu?” ungkapnya.

Namun karena keterbatasan waktu, tidak semua pertanyaan Komisi VII terjawab secara terperinci. “PLN menyanggupi untuk menjawab secara tertulis disertai data faktual,” jelasnya.

Pewarta: Romadhon

Related Posts

1 of 3,052