NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – Dugaan adanya praktik penyelundupan kayu Nibung dari Pulau Sebatik ke Sabah (Malaysia) telah memicu keresahan masyarakat. Pasalnya, akibat adanya penyelundupan tersebut, warga Sebatik terutama Nelayan mengalami krisis kayu tersebut.
Batang kayu Nibung selama ini digunakan oleh para nelayan sebagai tiang utama atau tiang penyulam dari bagan-bagan milik nelayan di laut. Namun langkanya batang Nibung membuat para nelayan yang merasa kesusahan apabila hendak memperbaiki bagan-bagan mereka.
Sebagaimana diketahui, Bagan atau Bagang adalah suatu alat penangkapan ikan yang menggunakan jaring dan lampu sehingga alat ini bisa digunakan untuk light fishing (pemancingan cahaya), yang berasal dari Indonesia. Bagan diarungkan ke laut untuk menangkap ikan, cumi-cumi, dan udang, dan tetap berada di laut selama beberapa hari atau bahkan berbulan-bulan. Hasil tangkapan akan diangkut ke darat menggunakan kapal lain.
Langkanya batang Nibung akibat ekspolitasi pihak-pihak tertentu untuk diselundupkan ke Malaysia itu tak hanya menimbulkan keresahan para nelayan namun juga menjadi keprihatinan para aktivis pencinta lingkungan hinga beberapa pihak lainya.
Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Andre Pratama bahkan tak hanya mengungkapkan keprihatinannya. Politisi PBB tersebut secara terang-terangan mengecam pihak manapun yang telibat dalam penyelundupan Nibung ke Sabah tersebut.
“Coba pikir, kayu Nibung dengan mudahnya diselundupkan ke Malaysia, sementara para nelayan di negeri sendiri justru kesusahan untuk mendapatkannya,” tandas Andre, Jumat (14/1).
Andre mengungkapkan lebih lanjut, beberapa waktu lalu 4 buah Bagan nelayan di Sebatik hanyut diterjang ombak.
“Menurut informasi yang saya dapat dari pemilik bagan, hal tersebut disebabkan susahnya mendapatkan kayu Nibung untuk pemeliharaan Bagan terutama tiang penyulam dan tiang utama,” ungkapnya.
Untuk itu, Andre berharap Pemeintah dan Aparat segera bertindak terhadap dugaan penyelundupan kayu Nibung ke negara jiran itu. Menurutnya pelarangan terhadap penyelundupan itu harus segera diberlakukan.
“Selain mencegah ekspolitasi, juga dalam rangka aktualiasi kedaulatan,” pungkasnya. (ES)
