Politik

Ampera Papua Ungkap Motif Isu Referendum dan Pengibaran Bintang Kejora

Ampera Papua
Ampera Papua menggelar jumpa pers terkait pengibaran bendera Bintang Kejora di Australia dan isu referendum Papua, Rabu (4/12/2019). (Foto: Istimewa)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Ampera Papua ungkap motif isu referendum dan pengibaran Bintang Kejora.

Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Rakyat (Ampera) Papua bersikap terkait momen pengibaran bendera Bintang Kejora di Gedung Balai Kota Leichhardt Sydney Australia pada 29 November 2019. Aksi tersebut dinilai propaganda dan dukungan terhadap referendum Papua.

“Jadi apa yang terjadi di Australia beberapa waktu yang lalu ini dilakukan oleh segelintir orang yang kemudian menaikan Bintang Kejora di Bali Kota menurut kami bahwa memang ada hubungan kelompok-kelompok yang bergerak di luar ini membutuhkan biaya untuk menghidupi keluarganya,” kata Ketua Ampera, Stenly Salamahu Sayuri, Papua, Rabu (4/12/2019).

Stenly mengatakan isu referendum Papua digunakan untuk kepentingan kekuasaan di Papua dan juga uang.

“Dan kita juga tahu ini bukan barang baru lagi bagi kami bahwa memang sering kali adanya indikasi korupsi dan isu referendum yang akan menjadi tameng sehingga tidak ada pemeriksaan lebih lanjut dari pihak KPK dan jangan ke depannya isu referendum terus dijalankan sebagai bargeming untuk memuluskan kepentingan-kepentingan kelompok oligarki yang ada di tanah Papua,” jelas dia.

Baca Juga:  Fraksi Karya Kebangkitan Nasional DPRD Nunukan Minta Pemerintah Perkuat Insfratrukrur di Pedalaman

Dia mengungkapkan, propaganda Australia itu bermotif kepentingan ekonomi. Papua, kata dia, merupakan korban kepentingan ekonomi pihak asing sejak tahun 1967 hingga sekarang.

“Pengibaran bendera Bintang Kejora jelang momen 1 Desember 2019 di Gedung Balai Kota Leichhardt  Sidney Australia 29 November 2019 merupakan upaya propaganda dan dukungam terhadap isu referendum di Papua. Australia tidak menghargai dan menghormati kedaulatan NKRI sehingga komitmen Australia dalam mendukung kedaulatan NKRI patut dipertanyakan,” papar Stenly.

Pihaknya meminta negara serius dalam menyelesaikan persoalan Papua terutama menyangkut isu referendum. Pasalnya, lanjut dia, isu tersebut akan terus menjadi bergaining dalam memuluskan kepentingan investasi asing di Papua.

“Di sisi yang lain, pemanfaatan isi referendum tidak hanya dilakukan oleh pihak asing. Kelompok oligarki di Papua juga turut memanfaatkan isu tersebut untuk kepentingan kekuasaan dan uang,” ungkap Stenly.

Dia melanjutkan, perlu adanya keseriusan dari negara dan kesadaran dari rakyat Papua untuk melawan kepentingan kapitalis asing dan kelompok oligarki demi masa depan rakyat Papua. (eda/sld)

Baca Juga:  Bawaslu Nunukan Gelar Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang Pilkada 2024

Editor: Eriec Dieda

Related Posts

1 of 3,050