NUSANTARANEWS.CO – Abaikan Audit BPK, DPR Anggap KPK Kehilangan Konsistensi. Audit investigasi selalu menjadi bahan rujukan bagi KPK untuk melakukan penelusuran terhadap indikasi korupsi. Namun sikap berbeda ditunjukkan KPK terkait kasus pembelian lahan RS Sumber Waras yang melibatkan Pemprov DKI Jakarta.
Anggota komisi III DPR fraksi PKS mempertanyakan biduk dan sikap KPK yang abai atas hasil investigasi BPK dalam kasus tersebut. Tidak hanya itu, sekonyong-konyong KPK secara sepihak menyatakan tidak ada upaya melawan hukum dari pembelian lahan RS Sumber Waras kendati BPK telah memastikan adanya kerugian uang negara sebesar Rp 191 Miliar.
“Jelas ini tidak konsisten dan membuat mereka kesulitan menjawab,” ujar Nasir Djamil di gedung DPRRI, Jakarta, Rabu (13/6/2016).
Nasir mengaku heran tidak biasanya KPK mengesampingkan hasil audit KPK. Karena itu ia mencurigai adanya politisasi peran KPK dalam memilah kasus tertentu tanpa mendudukkannnya pada ketentuan hukum yang seharusnya.
“KPK ini sepertinya sedang meainkan perna ganda. Apabila dibutuhkan, data BPK dipakai. Sekarang (dalam kasus RS Sumber Waras), (hasil audit) BPK dicampakkan,” kata Nasir.
Sementara itu, Wakil ketua komisi III yang juga merupakan ketua panitia kerja (Panja) kasus RS Sumber Waras di DPR Desmond J Mahesa mengaku ragu dengan kinerja KPK. Keraguan itu itu diungkapkannya saat acara rapat dengar pendapat dengan KPK di ruang rapat komisi III DPR di Senayan, Rabu (13/6/2016).
Selain karena tak mengindahkan hasil audit BPK, Desmond mengungkapkan belum adanya pengungkapan hasil penyelidikan secara menyeluruh oleh KPK terkait kasus tersebut. “Kami meminta data konkret, bukan sekedar data-data lisan. Itu tidak kami butuhkan,” ucapnya. (Hatiem)
