NUSANTARANEWS.CO – Kasus penyanderaan WNI di perairan Filipina kembali terulang. Seseorang bernama Herman bin Manggak menambah daftar penculikan WNI oleh kelompok separatis Filipina, Abu Sayyaf.
Anggota komisi I DPRRI fraksi PKS Sukamta mengatakan kasus terulangnya penculikan WNI menjadi persoalan utama yang mesti mendapatkan perhatian pemerintah. Menurutnya, keterjaminan WNI berkaitan erat dengan harga diri bangsa.
“Dalam hal ini, pemerintah harus bersikap lebih tegas supaya insiden ini tidak terus terulang,” ujar Sukamta kepada wartawan di Jakarta, Selasa (9/8/2016).
Sukamta menekankan agar pemerintah mengajukan langkah diplomasi dengan negara-negara tetangga yang berdekatan dengan kawasan rawan penyanderaan. Salah satunya, ia menyebutkan, perlunya dilakukan kerjasama di bidang militer dan keamanan kawasan.
“Saya kira tidak menutup kemungkinan untuk melakukan operasi militer. Kapal-kapal perang Indonesia dengan ijin dari negara tetangga perlu lakukan patroli di wilayah rawan penyanderaan,” ucapnya.
Sukamta mempertanyakan sistem antisipasi penyanderaan dini yang semestinya disiapkan pemerintah. Dalam pandangannya, seharusnya pemerintah dapat membangun sistem travel warning. “Ini membutuhkan pendekatan yang lebih proaktif dari pemerintah Indonesia ke Malaysia dan Filipina,” tutupnya. (hatiem/red-01)
