NUSANTARANEWS.CO – Anggota Komisi X DPR RI, Rinto Subekti, menyampaikan bahwa tidak seharusnya anggaran di bidang pendidikan dipangkas secara besar-besaran. Pasalnya, pendidikan sangat penting dan menjadi landasan dasar bagi kemajuan bangsa.
Untuk itu, ia pun berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memandang pendidikan ini hanya dengan sebelah mata.
“Harapan kami, supaya pemerintah Jokowi ini melihat bagaimana pentingnya pendidikan. Jangan memandang pendidikan ini hanya sebelah mata. Walaupun kita tahu persis bagaimana Jokowi lebih pada penguatan infrastruktur,” ungkapnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/8/2016).
Politisi dari Partai Demokrat ini juga menegaskan bahwa pendidikan harusnya menjadi landasan dasar bagi kemajuan bangsa. Untuk itu, Rinto pun berharap, anggaran pendidikan ini dapat ditingkatkan kembali.
“Terkait anggaran Kementerian Ristek dan Dikti, di mana BOPTN, Bidik Misi maupun PPA ini sebagai batu loncatan sebagai penggeraknya motivasi siswa. Untuk memacu mahasiswa, bagaimana beasiswa yang ada di perguruan tinggi diberikan kepada mahasiswa. Jangan hanya berpatokan kepada bagaimana perguruan tinggi agar menjadi BLU atau menjadi PTNBH,” ujarnya.
Kendati pemotongan anggaran sudah terjadi, Rinto juga berharap ini tidak menjadikan pendidikan Indonesia berkurang atau kualitas pendidikan Indonesia semakin menurun. “Tetapi kami berharap pendidikan Indonesia tetap terjaga dan tambah berkualitas,” kata Rinto.
Kepada pemerintah, atas nama Komisi X DPR, ia akan mendorong agar anggaran pendidikan di APBNP 2016 ini dapat ditambah atau ditingkatkan, baik itu anggaran pendidikan di Kementerian pendidikan dan kebudayaan maupun anggaran pendidikan di Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi.
“Kalau terkait masalah 20% anggaran pendidikan memang sudah tercapai, tetapi anggaran fungsi pendidikan ini terbagi menjadi 18 Kementerian/Lembaga. Kami berharap dari 20% anggaran APBN ini benar-benar full murni buat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Kementerian Ristek Dikti tidak hanya terlempar kepada pembagian di 18 Kementerian/Lembaga lain,” ungkapnya menambahkan. (deni/red-01)
