NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan pembangunan infrastruktur harus dilakukan sedini mungkin, karena proyek infrastruktur membutuhkan jangka waktu menengah panjang. Sebagai contoh, pembangunan pembangkit listrik membutuhkan waktu tiga hingga empat tahun.
“Kalau ada pemerintahan yang mengatakan saya tahu infrastruktur penting, tetapi mengatakan biar pemerintahan berikutnya yang membangun infrastruktur, itu artinya dia tidak mau dikenai beban memikirkan infrastruktur. Pemerintahan yang peduli dengan masa depan Indonesia adalah yang berpikir apabila Indonesia mau menjadi negara maju ketika tahun 2045, infrastrukturnya harus dibangun dari sekarang,” ungkapnya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (21/1/2018).
Untuk itu, dirinya menambahkan, pemerintah saat ini melalui Kementerian PPN/Bappenas mengaku berkomitmen untuk mengawal pembangunan infrastruktur. Salah satunya melalui pembiayaan dengan skema PINA (Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah) dengan merangkul sektor swasta dan BUMN.
“Kita harap yang berpartisipasi dalam PINA adalah murni sektor swasta dan BUMN yang tidak mencari PMN. Kita menerapkan PINA di sini karena di negara lain sudah menjadi best practice,” sambungnya.
Bambang mencontohkan, di negara-negara seperti China, Kanada, dan Australia, peranan swasta dalam infrastruktur cukup masif karena keterlibatan dana pensiun mereka. Dana-dana pensiun mereka masuk ke investasi langsung karena tingkat return-nya yang lebih tinggi dibandingkan deposito.
“Di sinilah kita perlu mendorong semangat berinvestasi di infrastruktur itu masuk kepada pengelolaan dana jangka panjang kita, khususnya dana pensiun,” terangnya.
Editor: Romandhon
