NUSANTARANEWS.CO – Mendukung Pembentukan Pansus Mafia Anggaran di DPR. Operasi tangkap tangan terhadap I Putu Sudiartana anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat oleh KPK, kembali membuat citra Lembaga Parlemen ini semakin terpuruk. Sudiartana tercatat menjadi anggota DPR ketujuh dari periode ini yang tertangkap tangan oleh KPK.
Sebelumnya ada Adriansyah (PDI-P) yang terkait kasus pengusahaan tambang di Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Kemudian Patrice Rio Capella dari Fraksi Nasdem, dalam kasus penerimaan gratifikasi proses penanganan perkara bantuan daerah, tunggakan dana bagi hasil, dan penyertaan modal sejumlah BUMD di Provinsi Sumatera Utara oleh Kejaksaan. Lalu Dewie Yasin Limpo dari Fraksi Partai Hanura yang diduga terlibat dalam kasus suap proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Kabupaten Deiyai, Papua. Selanjutnya Damayanti Wisnu Putranti (Fraksi PDI-P) dalam kasus pelebaran jalan di Maluku, dalam kasus ini KPK juga menetapkan Budi Suprianto (Fraksi Partai Golkar) sebagai tersangka. Demikian pula Andi Taufan Tiro (Fraksi PAN) diduga terlibat dalam kasus proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara.
Menurut Anggota DPR dari Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari, bahwa sampai saat ini belum ada upaya pencegahan praktik mafia anggaran dalam kode etik parlemen, yang dapat mengantisipasi konflik kepentingan anggota DPR. Sehingga tidak mengherankan bila saat ini ada keputusan-keputusan yang berorientasi pada kepentingan bisnis yang dimiliki anggota parlemen.
“Misalnya, orang yang punya tambang jangan di Komisi VII, orang yang punya rumah sakit atau yang punya PJTKI jangan di Komisi IX karena nanti keputusan-keputusannya akan berorientasi kepada bisnis mereka,” ujar Eva. Dua masalah utama yang membuka peluang terjadinya praktik mafia anggaran di DPR, adalah konflik kepentingan dan rencana anggaran yang tidak berbasis pada kebutuhan sehingga membuka peluang terjadinya proses negosiasi dalam di parlemen.
Oleh karena itu, Eva sangat mendukung Pembentukan Pansus Mafia Anggaran DPR yang diwacanakan oleh Partai Gerindra. Eva menyatakan bahwa pembentukan pansus ini akan menjadi tes keseriusan dan ketulusan partai politik untuk bervisi reformasi. Bila pansus ini terbentuk maka akan terlihat jelas conflict of interest dari oknum anggota dewan. Dan publik juga bisa menilai partai mana yang sangat mempunyai kepentingan dengan APBN.
Lebih lanjut Eva menjelaskan, untuk merealisasikan wacana ini DPR bisa mulai dengan membentuk tim internal untuk studi dan menyampaikan rekomendasi seperti, menyangkut pihak-pihak mana saja yang diajukan untuk diperiksa sebagai saksi. Yang terpenting menurut Eva, anggota Pansus Mafia Anggaran harus di duduki oleh orang-orang memiliki integritas tinggi sehingga bisa bekerja optimal. (Banyu)
