NusantaraNews.co, Kediri – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menegaskan, salah satu langkah untuk pendorong pemerataan pembangunan dan ekonomi nasional ialah fokus melaksanakan program pendidikan dan pelatihan vokasi. Pasalnya, dengan program prioritas ini, kurikulum pendidikan ditransformasikan agar bisa sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
“Dengan penyesuaian kurikulum, pembelajaran akan menjadi 70 persen program produktif. Di samping itu, diterapkan juga sistem link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan industri. Kami sudah memulai di awal tahun,” kata Menperin Airlangga usai menjadi narasumber Dialog Nasional Sukses Indonesiaku di PT Gudang Garam Tbk., Kediri, Jawa Timur, Rabu (15/11/2017).
Menuruti Airlangga, untuk program yang dimulai sejak Februari 2017, Kemenperin sudah meluncurkan empat tahap hingga bulan Oktober, yaitu meliputi wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan D.I. Yogayakarta, Jawa Barat serta Sumatera bagian utara (Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau). Dari keempat tahap tersebut, Kemenperin telah melibatkan sebanyak 565 industri dan 1.795 SMK.
“Sampai saat ini, kami mampu menghasilkan 254.037 tenaga kerja kompeten yang bersertifikat. Upaya ini bertujuan memenuhi target Bapak Presiden untuk menghasilkan satu juta tenaga kerja kompeten melalui program pendidikan vokasi sampai tahun 2019,” paparnya. Program pendidikan vokasi, akan dilakukan kembali untuk wilayah Sumatera bagian Selatan serta Provinsi DKI Jakarta dan Banten.
Selain itu, ia juga menyampaikan, pihaknya telah memetakan kebutuhan yang diperlukan oleh SMK saat ini, utamanya yaitu memperbarui peralatan yang sesuai digunakan di industri. Dengan program link and match, pemerintah juga memperbaiki struktur kurikulum pendidikan agar para siswa SMK lebih banyak memanfaatkan fasilitas yang ada di industri melalui praktik kerja atau magang. “Jadi, siswa SMK diberikan kesempatan untuk berlatih di industri,” jelasnya.
Program yang merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK, kata Airlangga, pelaksanaannya telah dikoordinasikan bersama lintas kementerian dan lembaga seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian BUMN, Kementerian Ketenagakerjaan, serta KADIN.
“Kami semua sedang bergerak. Saat ini sudah ada 34 program studi terkait industri. Maka diharapkan, melalui pendidikan vokasi, 600 ribu lulusan SMK bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Saat ini, jumlah lulusan SMK setiap tahunnya sekitar 1,3 juta orang, sedangkan perguruan tinggi hanya bisa menerima 700 ribu orang,” ujarnya.
Menperin juga menyebutkan, jumlah tenaga kerja industri manufaktur di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Misalnya, tenaga kerja di tahun 2006 sebanyak 11,89 juta orang meningkat menjadi 15,54 juta orang pada tahun 2016, atau dengan rata-rata kenaikan sekitar 400 ribu orang per tahun. “Berdasarkan perhitungan kami, dengan rata-rata pertumbuhan industri sebesar 5-6 persen per tahun, dibutuhkan lebih dari 500-600 ribu tenaga kerja industri baru per tahun,” ungkapnya.
Pewarta/Editor: Achmad Sulaiman
