NusantaraNews.co, Jakarta – Pekabar kurang sedap di telinga rakyat Indonesia membising kembali. Pasalnya pemerintah, berniat jualan aset bangsa berupa jalan tol, pelabuhan dan bandara ke pihak swasta. Sebagian pihak yang memahami hal ihwal penjualan aset oleh pemerintah ini menyebut sebagai jalan pintas karena terdesak oleh kondisi ekonomi yang reot-meot.
Ketua Umum SATRIA Gerindra, Moh. Nizar Zahro menegaskan bahwa, ide menjual aset bangsa pertama kali dilontarkan oleh Presiden Jokowi. “Sepintas ide tersebut memang masuk akal, namun jika dicermati itu bagaikan jurus dewa mabuk yang sedang kalap. Karena bangsa yang hebat adalah bangsa yang memiliki banyak aset, bukan yang pintar jual aset,” ujar Nizar dalam tulisan bernasnya seperti disitir NusantaraNews.co, Kamis (16/11/2017) pagi.
Perintah presiden untuk melego aset segera ditindaklanjuti para menteri. Menteri BUMN, kata Nizar, langsung perintahkan Waskita untuk menjual Tol Becakayu yang baru saja diresmikan. Menteri Perhubungan, lanjutnya, juga mewacanakan mengalihkan operasional sejumlah bandara dan pelabuhan penting ke pihak swasta. Modus itu ditutupi dengan argumen untuk menciptakan pelabuhan mandiri dan tidak membebani APBN.
“Sebagaimana argumen Presiden Jokowi, argumen Menteri Perhubungan juga selintas ada benarnya juga. Lagi-lagi setelah ditelusuri, ini hanya akal-akalan semata demi mendapatkan cash money,” jelas Nizar.
Logikanya, lanjut Ketua DPP Partai Gerindra itu, hanya orang-orang kepepet saja yang akan melego asetnya kepada orang lain. Sebaliknya, orang-orang yang memiliki duit cukup atau bahkan berlimpah, akan berlomba-lomba memborong aset.
“Namun untuk menutupi kebohongan, berbagai argumen yang seakan masuk akal terus diproduksi untuk mengelabuhi publik. Padahal, rakyat yang tidak sekolah pun akan paham jika pemerintah menjual aset, itu artinya pemerintah tidak punya duit,” ujar Nizar.
“Apakah melego aset merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi seretnya kas pemerintah. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa duit APBN habis disedot untuk bayar hutang beserta bunganya,” imbuhnya menyoal.
Setelah mengamati secara mendalam kebijakan pemerintah, sambung Nizar, ternyata Kabinet Kerja hanya berakal pendek. “Tidak mau berpikir dan bekerja keras. Selalu solusi jangka pendek yang diandalkan, yaitu: menumpuk hutang untuk bayar hutang yang jatuh tempo, memeras pajak dari rakyat, dan melego aset strategis bangsa,” ujarnya.
Nizar juga menyatakan, bila kebijakan tersebut terus-menerus dipaksakan, bukan tidak mungkin Indonesia akan terjerumus ke dalam krisis ekonomi. Sebelum situasi buruk itu terjadi, Presiden Jokowi harus menghentikan ide penjualan aset strategis.
Menurut Nizar, Melego aset strategis, selain merugikan secara ekonomi, juga melanggar konstitusi. Pasal 33 UUD 1945 dengan jelas menyebutkan : 1). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; 2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; 3). Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; 4). Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
“Harus ditempuh upaya yang lebih komprehensif dalam mengatasi seretnya kas pemerintah. Diantara langkah yang bisa ditempuh adalah : penjadwalan ulang hutang-hutang yang jatuh tempo, bila perlu mengajukan penghapusan hutang, menggenjot pajak kepada korporasi-korporasi raksasa yang selama ini membandel, dan membuka komunikasi yang lebih intensif dengan negara-negara selain China,” tandas Anggota Komisi V DPR RI itu.
Pewarta/Editor: Achmad Sulaiman
