NusantaraNews.co, Jakarta – Koordinator Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Mahfud MD mengatakan, Presiden Joko Widodo menyebut tokoh pendiri HMI Lafran Pane layak dianugerahi gelar pahlawan nasional.
“Alhamdulilah Bapak presiden menyampaikan Prof Lafran Pane itu memang layak menjadi pahlawan nasional,” ujar Mahfud usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (3/11/2017) siang beserta jajaran KAHMI lainnya.
Menurut keterangan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, Presiden Jokowi akan menganugerahi gelar pehlawan kepada Lafran Pane dan dua tokoh lainnya pada 9 atau 10 November 2017 mendatang. Untuk itu, jajaran pengurus KAHMI mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi. Dimana gelar pahlawan nasional untuk Lafran memang sudah diusulkan HMI dan KAHMI sejak dua tahun lalu.
“Berdasarkan jejak perjuangannya yang telah diuji kesahihannya di 27 kampus Indonesia, Prof Lafran Pane yang mendirikian HMI tanggal 5 Februari 1947 layak ditetapkan pahlawan nasional,” ujar dia.
Kendati sudah secara jelas Lafran Pane akan dianugerahi gelar pahalawan nasional, kritik dari kader HMI terhadap jajaran pengurus KAHMI yang dinilai mengemis kepada Presiden Jokowi untuk menganugerahi gelar tersebut.
“Harusnya Presidium KAHMI tidak “mengemis” ke presiden karena cepat atau lambat, Lafran Pane tetap bakal jadi Pahlawan Nasional. Itu semuanya sudah teruji sebagaimana kontribusi HMI dari masa ke masa. Dimulai dari 1947 sampai detik ini. Oleh karenanya tidak perlu “ngemis”, karena sekai lagi, hanya menunggu waktu saja Lafran Pane akan dikenang sebagai salah satu tokoh yang dari ide briliannnya hingga ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa ini,” cetus ketua umum HMI-MPO Cabang Manado Rifaldi Rahalus periode 2015-2016 itu, Sabtu (4/11/2017).
Menurut RIfaldi, sejauh ini banyak alumni yang mengkritisi kader HMI-jaman now, katanya kader secara individu amat memudar budaya intelektualnya. Benar. Demikian pula secara organisatoris, bahwa ruang gerak organisasi sudah melenceng jauh dari aturan mainnya. Secara substansi tak lagi berpedoman pada konstitusi HMI itu sendiri dengan utuhnya.
Lebih menonjol sikap pragmatis dari pada nilai idealisme. Eksistensi kader dan lembaga lebih ditonjolkan seolah menjadi “anak manja” pemerintah. Kritik sosial sebagai penyeimbang demokrasi seolah pupus. Dari struktur paling tertinggi PB sampai Komisariat sama saja.
“Sebuah otokritik-setelah saya membaca berita, ternyata KAHMI juga “bermanuver”, berharap restu atau lebih tepatnya “ngemis” ke presiden agar pendiri HMI Lafran Pane segera dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional,” kata Rifaldi.
“Mahfud MD adalah otaknya. Karena pucuk Presidium KAHMI ada di pundaknya. Sontak warga HMI se-Nusantara bergembira, setelah mendengar kabar baik itu. Sebuah kegembiraan nasional yang “menggelikan” menurut saya. Jangan-jangan kegembiraan itu merupakan wajud sempurnah sekaligus bertamba matinya nilai kritis kader. Karena terbuai. Terima kasih Pak Presiden, dan dengan ini pula maka anda akan semakin tahu bagaimana cara meninabobokan kader HMI terutama PB. Supaya mulus jalan pemerintahan anda tentunya,” sambungnya.
Ia berharap, semoga ini bukan bagian dari by design pemerintah dengan memanfaatkan KAHMI, mengingat gaduhnya pemerintahan saat ini. Maka sudah barang tentu harus ada upaya pengendalian issu secara lebih sistematis.
“Salah satunya adalah dengan memberikan ruang dialog bagi KAHMI. Bersamaan dengan itu, pembahasannya pun lebih sentral ke wacana yang kurang lebih dua tahun lalu sudah diusung oleh KAHMI agar pendiri HMI Lafran Pane bisa menjadi Pahlawan Nasional dan belum terwujud itu,” ujar Rifaldi.
Tidak lama lagi, ungkapnya, akan diselenggarakan sebuah perhelatan akbar oleh kader HMI se-Nusantara, yaitu Kongres XXXI. Semoga forum tersebut tidak sekadar menjadi ajang perebutan kekuasaan. Tetapi menjadi momen konsolidasi dan evaluasi ikhwal kehadiran HMI sebagai organisasi moder yang berbasis islam, yang kini (oleh sebagian alumni HMI sendiri) menilai sudah cukup melenceng jauh dari orientasinya.
Sebagai catatan evaluasi, sambungnya, terdapat masih banyak HMI ditingkat cabang yang bersenang riah dengan kemewahaan yang ditawarkan penguasa setempat. Bayangkan kalau sampai pengadaan sekretariat saja harus ditata di APBD, kegiatannya pun dibebankan ke APBD, parahnya lagi pernah disatu momen saking perhatiannya pemerintah atau karena mungkin ada keterlibatan alumni sampai sponsor untuk kegiatan HMI yang tertata di APBD melebihi kebutuhan paling urgen di daerah itu.
“Semoga cukup sampai disitu, bila perlu disudahi jangan sampai ditata lagi di APBN, keterlaluan,” tambah Rifaldi.
Pewarta/Editor: Ach. Sulaiman
