NUSANTARANEWS.CO, Jember – Aswaja Nahdlatul Ulama Jember menggelar acara seminar tentang kekejaman Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965 yang melakukan gerakan kudeta terhadap pemerintah yang sah. Banyak pihak yang menjadi korban, termasuk dari kalangan ulama. Acara seminar ini digelar di gedung petermuan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
Hadir juga dalam acara ini Ketua MUI Jember Prof Halim Subahar, Wakil Ketua PCNU KH Misbahul Salam, Dosen Fakultas Hukum Adam Muhshi, Dandim 0824 Letkol Inf Rudianto dan KH Lutfi Ahmad Pengasuh Ponpes Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah.
“Korban keganasan PKI tidak hanya militer tetapi banyak sekali ulama yang juga menjadi korban kekejamannya, dan nanti akan kita ikuti testimoni KH Lutfi Ahmad sebagai saksi hidup karena bapak serta pamannya menjadi korban kekejaman PKI,” kata KH Misbahul Salam dalam sambutannya.
Acara ini bertajuk Simposium Kebangsaan dan Refleksi Perjuangan Ulama Korban PKI. KH Lutfi Ahmad menyampaikan testimoni kesaksiannya terkait kekejaman PKI yang telah menyiksa ayahnya dan KH Ahmad Saif yang ditahan dan disiksa. Begitu pula paman KH Lutfi Ahmad, KH Ali Hasan ditembak dan meninggal saat dibawa ke rumah sakit. Keduanya merupakan korban nyata dari kekejaman PKI pada waktu itu.
Bermula dari rencana Presiden Soekarno yang akan mengadakan rekonsiliasi dengan melibatkan PKI, terjadi pro-kontra di kalangan ulama. “Pada saat tersebut KH Ali Hasan, paman saya ini sebagai salah satu diplomat yang dipercaya Presiden Soekarno banyak didatangi ulama dan dimintai pendapat yang akhirnya dibuatlah opsi-opsi untuk disampaikan kepada Presiden Soekarno. Namun dalam perjalanannya di Juanda Surabaya dihadang dan dilakukan penyiksaan oleh orang-orang PKI, paman saya ditembak dan bapak saya disiksa dan ditahan, sedangkan dokumen yang dibawa dirampas,” kisah KH Lutfi Ahmad.
Selanjutnya, acara dilanjutkan diskusi terkait dengan paham komunis yang bangkit lagi dan bagaimana kita menyikapi keadaan tersebut karena sudah jelas banyak korban ulama oleh kekejaman komunis baik pada tahun 1948 maupun pada tahun 1965. Paham komunis jangan diberi kesempatan berkembang di Indonesia apalagi menggantikan Pancasila sebagai idiologe negara.
Di akhir acara, Letkol Inf Rudianto menjelaskan bahwa sudah jelas PKI dilarang di Indonesia dan tidak perlu diperdebatkan kembali. “Kemudian kita harus menggersangkan kehidupan PKI di Indonesia,” tegasnya.
“Bagaimana cara kita menggersangkan, kita cerdaskan generasi bangsa, yang kiai kita asuh santri-santri kita dengan baik dan cerdas, kita berikan pemahaman tentang Pancasila sebagai satu-satunya idiologi negara kita melalui berbagai kegiatan contohnya nonton bareng film G30S/PKI ini dan lain-lain sehingga paham komunis maupun paham lainnya tidak sempat tumbuh di bumi Indonesia ini,” tambahnya. (ed)
(Editor: Eriec Dieda)
