NUSANTARANEWS.CO – Menteri Susi Dapat Kritikan Keras dari DPR. Di tengah berbagai penilaian survei terhadap sejumlah kementerian, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kerap mendapat apresiasi sebagai lembaga negara yang bekerja baik. Bahkan Susi disebut sebagai menteri paling populer selama ini.
Namun persepsi itu tidak berbanding lurus dengan penilaian yang diberikan komisi IV DPR. Sebagai pengawas pemerintah di bidang kelautan dan perikanan, komisi IV DPR menganggap Menteri Susi justru bertindak layaknya pembantu bagi pihak asing untuk menguasai industri pasokan ikan di Indonesia.
“Sekarang potensi nasional dihancurkan dan memberi karpet merah untuk asing menguasai pasokan ikan,” ujar Wakil ketua komisi IV Daniel Johan di gedung DPRRI, Jakarta, Kamis (9/5/2016).
Daniel mengungkapkan sejauh ini menteri Susi belum berhasil menunjukkan peningkatan produktifitas perikanan dalam negeri. Justru, tak ada prestasi berarti yang bisa diperlihatkan menteri Susi dengan semakin bercokolnya pihak asing dalam memperluas impor ikan. “Ini bukti konkrit hancurnya perikanan nasional. Produksi dalam negeri dan ekspor anjlok dan impor ikan yang banyak dimiliki laut indonesia melonjak tinggi,” ungkapnya.
Politisi yang menjabat sebagai Wasekjend DPP PKB ini menilai miris atas kebijakan menteri Susi mengimpor berbagai ikan komoditas utama laut nasional. Ia menilai kebijakan menteri Susi tersebut memalukan karena tidak sesuai dengan kenyataan Indonesia sebagai penghasil ikan yang di impornya. “Seperti Tongkol, Tuna, dan Cakalang,” sebutnya.
Daniel mengkritik juga atas kebijakan moratorium usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Akibatnya, kata dia, pengangguran merambah ke kelompok nelayan yang selama ini dapat diandalkan membantu pemenuhan ikan di pasar-pasar. “Sekarang mereka malah menjadi pengangguran. Aset ribuan kapal nasional pribumi seratus persen menganggur. Tidak diizinkan operasi dan sengaja izin melautmya ditahan,” ucapnya. (Hatiem)
